JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Diplomasi Indonesia mencatatkan tinta emas di panggung global pada Kamis (8/1). Untuk pertama kalinya, Indonesia resmi memegang kendali sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Keputusan bersejarah ini terjadi dalam rapat Organisasi Dewan HAM PBB yang disiarkan langsung dari Jenewa. Wakil Presiden Dewan HAM PBB tahun sebelumnya, Amb Tsegab Kebebew Daka, menetapkan Indonesia sebagai pemimpin baru secara aklamasi karena tidak ada negara lain yang mengajukan diri.
“Karena saya tak melihat adanya keberatan, maka dengan hormat saya menyatakan Yang Mulia Bapak Sidharto Reza Suryodipuro, perwakilan tetap Indonesia, sebagai presiden terpilih Dewan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2026 secara aklamasi,” ketuk Daka mengesahkan keputusan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Kelompok Asia-Pasifik telah memberikan mandat penuh kepada Indonesia. Dalam pemungutan suara internal pada 23 Desember 2025, RI berhasil mengamankan 34 dari 47 suara, memuluskan jalan menuju kursi pimpinan puncak.
Mengusung “Presidency for All”
Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, atau akrab disapa Arto, langsung menyampaikan komitmennya sesaat setelah terpilih. Ia berjanji akan menjadi “pembangun jembatan” di tengah dinamika HAM global yang sering kali tajam dan memecah belah.
“Apresiasi tulus saya pertama-tama saya tujukan kepada Kelompok Asia Pasifik, tempat Indonesia bernaung, atas nominasinya,” ujar Arto. Ia menegaskan kesiapannya menjaga prinsip dan integritas Dewan dengan penuh hormat.
Sementara itu, di Jakarta, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indah Nuria Savitri, membedah visi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa RI mengusung tema besar “Presidency for All” (Presidensi untuk Semua).
“Kami berusaha menjadi dan menjalankan mandat sebagai Presiden dengan pendekatan yang inklusif,” jelas Indah dalam konferensi pers di Gedung Palapa. Tujuannya jelas: memastikan Indonesia selalu tidak memihak (impartial), objektif, dan transparan dalam menjembatani komunikasi antar-pemangku kepentingan.
Isu Venezuela: Antara Mandat dan Geopolitik
Keketuaan Indonesia hadir di saat dunia sedang panas, terutama pasca-serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Publik bertanya-tanya, apakah Dewan HAM di bawah Indonesia akan segera membahas agresi tersebut?
Indah memberikan jawaban diplomatis namun tegas. Ia membedakan antara agenda HAM rutin dengan dinamika geopolitik militer terbaru.
“Di agenda Dewan HAM sendiri Venezuela memang sudah ada dan masuk. Namun, agendanya adalah isu HAM di Venezuela, jadi konteks yang berbeda,” terangnya.
Meskipun demikian, Indah tidak menutup pintu sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa Dewan HAM memiliki mekanisme Urgent Debate atau Special Session jika situasi mendesak menuntutnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari negara anggota untuk membahas serangan AS tersebut.
“Jadi we stick to agenda yang sudah disepakati. Indonesia tak membawa agenda atau titipan kasus selama memegang presidensi,” tegas Indah, menekankan posisi RI yang tegak lurus pada mandat resmi PBB.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
