KPK Periksa Ketua DPD PDI-P Jabar Ono Surono, Kasus Suap Proyek Bekasi Mengembang

Kamis, 15 Januari 2026 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. (Posnews/Net)

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. (Posnews/Net)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bergulir. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, Kamis (15/1/2026).

Pemeriksaan ini memperkuat pengusutan perkara yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka.

KPK sebelumnya menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka bersama ayahnya HM Kunang (HMK) serta Sarjan (SRJ) selaku pihak swasta pemberi suap.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus ini menyorot dugaan praktik suap proyek yang sistematis di lingkungan Pemkab Bekasi.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Jalur Kereta Jatim, KPK Periksa Budi Karya Sumadi

“ONS (Ono Surono), Ketua DPD PDI-P Jawa Barat,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (15/1/2026).

Hadir Sejak Pagi, Diperiksa di Gedung Merah Putih

Budi memastikan Ono Surono memenuhi panggilan penyidik KPK dan hadir sejak pukul 08.23 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung.

KPK Panggil Pejabat Teknis Pemkab Bekasi

Selain memeriksa Ono, KPK memanggil tujuh saksi kunci dari jajaran Pemkab Bekasi. Para saksi berasal dari bidang pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, jembatan, hingga bina konstruksi.

Baca Juga :  KPK Periksa Deputi Gubernur BI Fillianingsih Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Mereka adalah AGM, DDH, AFZ, TI, AGJ, HSR, dan TLS, yang diduga mengetahui proses proyek dan aliran suap dalam perkara ini.

Kasus Membesar, Aliran Suap Dibongkar

KPK menegaskan penyidikan masih terus berkembang. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk membongkar peran para pihak serta menelusuri aliran uang suap dalam proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.

Kasus ini menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi proyek daerah dan berpotensi menyeret pihak lain seiring pendalaman penyidikan.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri HAM Pastikan Negara Tak Intervensi Aktivis HAM
Viral BKT Sempat Lumpuh Pagi, Polisi Bongkar Penyebab Kemacetan Parah
Satgas Bongkar Jaringan KKB Yahukimo, Tersangka Terancam Hukuman Mati
Mahasiswi UNS Sulap Kentang Kleci Jadi Burger Unik dan Laku Keras
Polemik Ceramah JK Memanas, Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polisi
Sakit Sepekan, Pria Obesitas di Jatinegara Dievakuasi ke Rumah Sakit
Tabrak Pedagang Buah hingga Terpental di Kalimalang, Sopir Pajero Diciduk Polisi
Simpan Senpi Ilegal dan Peluru Aktif di Kontrakan, Pria di Muba Diciduk Polisi

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 19:51 WIB

Menteri HAM Pastikan Negara Tak Intervensi Aktivis HAM

Senin, 4 Mei 2026 - 19:37 WIB

Viral BKT Sempat Lumpuh Pagi, Polisi Bongkar Penyebab Kemacetan Parah

Senin, 4 Mei 2026 - 19:12 WIB

Satgas Bongkar Jaringan KKB Yahukimo, Tersangka Terancam Hukuman Mati

Senin, 4 Mei 2026 - 18:08 WIB

Mahasiswi UNS Sulap Kentang Kleci Jadi Burger Unik dan Laku Keras

Senin, 4 Mei 2026 - 17:46 WIB

Polemik Ceramah JK Memanas, Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polisi

Berita Terbaru

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan keterangan soal status pembela HAM di Jakarta Selatan.
(Posnews/Ist)

INDEKS

Menteri HAM Pastikan Negara Tak Intervensi Aktivis HAM

Senin, 4 Mei 2026 - 19:51 WIB