MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace, PGI Sebut Langkah RI Blunder

Selasa, 3 Maret 2026 - 08:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. (Posnews/Ist)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mendesak pemerintah Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP) setelah Iran dibombardir Israel dan Amerika Serikat (AS).

Desakan itu makin menguat lantaran serangan pada 28 Februari 2026 memicu eskalasi besar dan memperkeruh situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Tak hanya MUI, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom, juga menyatakan sikap tegas. Bahkan, ia mengaku sudah mempertanyakan keikutsertaan RI di BoP sejak awal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sejak awal saya mempertanyakan masuknya RI di BoP dan mendesak Presiden untuk keluar, jauh sebelum perang yang terjadi sekarang,” tegas Gultom, Rabu (3/3/2026).

Menurutnya, sikap itu bukan sekadar pendapat pribadi. Hasil Sidang MPL-PGI di Merauke bulan lalu juga menilai keanggotaan Indonesia di BoP perlu ditinjau ulang.

BoP Dinilai Lemahkan PBB dan Berat Sebelah

Selanjutnya, Gultom menilai BoP berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga :  Imigrasi Gerebek Apartemen di Batam, 210 WNA Diduga Terlibat Penipuan Investasi Online

Padahal, Indonesia saat ini tengah mendapat giliran posisi strategis di forum internasional tersebut.

Ia bahkan menyebut langkah Presiden RI bergabung dalam BoP sebagai “blunder”.

Menurutnya, BoP merupakan instrumen politik Presiden AS Donald Trump untuk melegitimasi agenda Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel-Palestina.

“Posisi Trump sebagai ketua seumur hidup nyaris tanpa kontrol. Anggota hanya jadi penonton,” ujarnya.

Selain itu, Gultom menilai BoP terlalu berpihak kepada Israel. Ia menegaskan, perdamaian di Gaza tidak akan tercapai tanpa melibatkan Palestina secara setara.

“Tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan,” tandasnya.

MUI Kutuk Serangan, Sampaikan Duka atas Wafatnya Ali Khamenei

Di sisi lain, MUI mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran yang disebut melanggar nilai kemanusiaan dan prinsip pembukaan UUD 1945.

Dalam sembilan poin sikap resmi yang ditandatangani Ketua MUI KH Anwar Iskandar, MUI juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

“MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akibat serangan Israel-Amerika pada 28 Februari 2026. Kita doakan semoga beliau mendapat tempat terbaik,” demikian bunyi poin pertama pernyataan MUI.

Baca Juga :  Tiga Putra Pimpin Doa di Samping Peti Jenazah Ali Khamenei

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan pernyataan itu merupakan sikap resmi organisasi.

MUI Desak Pemerintah Cabut Keanggotaan BoP

Lebih lanjut, MUI mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam mengelola konflik Palestina melalui BoP. MUI menilai strategi tersebut justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

Karena itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia segera mencabut keanggotaan dari BoP yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

“MUI mendesak pemerintah Indonesia agar keluar dari BoP karena tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.

Justru yang terjadi, Trump bersama Israel menyerang Iran dan memicu perang regional,” tegas MUI.

Situasi ini membuat posisi Indonesia menjadi sorotan. Di tengah peran aktif diplomasi global, pemerintah kini menghadapi tekanan moral dan politik untuk menentukan sikap tegas di panggung internasional. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Metro Jaya Periksa 10 Saksi, Hotman Paris Belum Dipanggil
Masuk Jalur Rel hingga Bergelantungan di Luar KRL, Pria Ini Di-blacklist
Mangkir Lagi, Febrie Adriansyah Terancam Dijemput Paksa Kejagung
Kasus TPPU Rp476 Miliar, Kejagung Kembali Periksa Febrie Adriansyah
BNN Ubah Petani Ganja Jadi Petani Kopi, Putus Rantai Narkoba dari Hulu
KemenHAM RI Kecam Pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo, Semua Pihak Diminta Tahan Diri
Kasus Whip Pink Bergulir, Bareskrim Tahan Dua Bos Pabrik Gas N2O
Ancaman Narkoba Baru Mengintai, Prabowo Buka Opsi Pelarangan Total Vape

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:12 WIB

Polda Metro Jaya Periksa 10 Saksi, Hotman Paris Belum Dipanggil

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:48 WIB

Masuk Jalur Rel hingga Bergelantungan di Luar KRL, Pria Ini Di-blacklist

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:12 WIB

Mangkir Lagi, Febrie Adriansyah Terancam Dijemput Paksa Kejagung

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:52 WIB

Kasus TPPU Rp476 Miliar, Kejagung Kembali Periksa Febrie Adriansyah

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:11 WIB

BNN Ubah Petani Ganja Jadi Petani Kopi, Putus Rantai Narkoba dari Hulu

Berita Terbaru

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin. (Posnews/Humas PMJ)

HUKRIM

Modus Kerja di Turki, 105 WNI Dikirim Ilegal ke Libya

Jumat, 24 Jul 2026 - 17:01 WIB

Panggung politik Hungaria memanas. Mantan PM Viktor Orban merilis Pernyataan Perlawanan pasca-penggeledahan kantor partai Fidesz oleh pihak kejaksaan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mantan PM Hungaria Tuduh Pemerintah Hancurkan Demokrasi

Jumat, 24 Jul 2026 - 14:22 WIB