TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Sanae Takaichi secara resmi mengumumkan rencana untuk mengubah haluan kebijakan keamanan nasional Jepang. Dalam pidato kebijakan pertamanya di hadapan parlemen, ia menegaskan bahwa Jepang tidak lagi bisa hanya terpaku pada kebijakan militer defensif.
Takaichi menggunakan isu “tekanan Tiongkok yang meningkat” sebagai alasan utama di balik langkah berani ini. Meskipun demikian, ia tetap mengakui Tiongkok sebagai tetangga yang penting. Ia mengeklaim bahwa membangun hubungan yang stabil dengan Beijing tetap menjadi prioritas pemerintahannya, walau realita di lapangan menunjukkan eskalasi ketegangan yang nyata.
Revisi Dokumen Keamanan dan Anggaran 2 Persen
Takaichi berkomitmen untuk merevisi tiga dokumen keamanan nasional tahun ini dengan strategi pertahanan baru. Dokumen-dokumen ini sebelumnya telah mengalami perubahan signifikan sejak era Shinzo Abe pada 2013. Kemudian, pemerintahan Kishida melanjutkannya pada 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, Jepang berencana meningkatkan pengeluaran pertahanannya hingga 2 persen dari PDB pada tahun 2027. Langkah ini berpotensi menjadikan negara dengan konstitusi pasifis tersebut sebagai salah satu pembelanja militer terbesar di dunia. Selain itu, dokumen tersebut kini memasukkan interpretasi mengenai “kemampuan serangan balik” (counterstrike capabilities) sebagai kunci utama untuk menangkal invasi. Hal ini memungkinkan Jepang memiliki senjata jarak jauh yang sebelumnya tidak mereka miliki.
Perubahan Aturan Ekspor Senjata Mematikan
Di bawah kepemimpinan Takaichi, Partai Demokrat Liberal (LDP) berencana memperluas aturan ekspor militer Jepang secara drastis. Pemerintah akan menghapus batasan ekspor yang selama ini hanya mengizinkan pengiriman alat non-mematikan.
Bahkan, kebijakan baru ini akan melegalkan penjualan senjata mematikan ke luar negeri. Hal ini mencakup penjualan sistem senjata hasil pengembangan bersama kepada negara-negara di luar mitra proyek asli. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat basis produksi pertahanan domestik Jepang sekaligus memperluas jangkauan pasar penjualan alutsista di kancah internasional.
Provokasi Diplomatik dan Peringatan Tiongkok
Serangkaian provokasi diplomatik terhadap Tiongkok mewarnai masa jabatan Takaichi selama empat bulan terakhir. Pada November lalu, Takaichi secara kontroversial mengaitkan isu Taiwan dengan “situasi krisis eksistensial” bagi Jepang.
Padahal, diplomat Tiongkok telah berulang kali membantah pernyataan tersebut. Pasalnya, mereka menganggap pernyataan itu melanggar kedaulatan Tiongkok dan tatanan internasional pasca-perang. Menanggapi rencana terbaru Takaichi, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memberikan peringatan keras dalam Konferensi Keamanan Munich ke-62 pada 14 Februari lalu. Wang Yi mendesak dunia untuk tetap waspada terhadap upaya remiliterisasi Jepang yang ia nilai sebagai tren yang membahayakan stabilitas kawasan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
