JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kemacetan parah, parkir liar truk kontainer, jalan rusak, hingga kecelakaan maut kembali menjadi sorotan warga Jakarta Utara.
Dalam audiensi bertajuk “Aliansi Jakarta Utara Menggugat” (A-JUM), warga mendesak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bertindak tegas menata kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai semakin semrawut dan membahayakan keselamatan warga.
Audiensi berlangsung di Halaman Pos Polisi Tanah Merdeka (Gang Tusuk Sate), Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jumat (8/5/2026) pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.
Sekitar 20 peserta hadir dalam forum tersebut, mulai dari unsur pemerintah, kepolisian, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga terdampak.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wawan, Wakapolsek Cilincing AKP Suaib Bahrun, Kasudin Perhubungan Jakarta Utara Rudy Saptari, para lurah, tokoh masyarakat, hingga Koordinator A-JUM Anung MHD.
Warga Soroti Jalan Rusak dan Truk Parkir Liar
Dalam forum itu, warga meluapkan kekesalan terhadap kondisi jalan di wilayah Cilincing, Kalibaru, hingga Marunda yang dinilai semakin rusak akibat lalu lalang ribuan truk trailer setiap hari.
Perwakilan A-JUM, Apek Saiman dan Yusron Zaenuri, menegaskan warga memiliki hak yang sama dengan pengusaha dalam menggunakan jalan umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyebut infrastruktur jalan di Jakarta Utara sudah tidak sanggup menampung sekitar 15 ribu hingga 20 ribu truk trailer per hari yang melintas menuju kawasan pelabuhan.
“Jalan di Jakarta Utara sudah rusak parah, berlubang di banyak titik dari wilayah barat sampai timur Marunda. Pemerintah harus punya solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas perwakilan A-JUM.
Selain itu, warga menyoroti parkir liar truk kontainer di bahu jalan yang kerap memicu kemacetan panjang hingga menghambat kendaraan darurat seperti ambulans.
Warga Ungkap Kecelakaan Maut Terjadi Hampir Tiap Bulan
Ketua RW 07 Kalibaru, Caharudin, mengungkapkan pembatasan operasional truk sangat penting karena menyangkut keselamatan warga, terutama pelajar dan ibu rumah tangga.
Ia menyebut kecelakaan yang melibatkan truk kontainer masih terus terjadi di wilayah Cilincing-Kalibaru.
“Warga tidak ingin terus jadi korban. Kalau aturan dilonggarkan, kami bisa turun langsung menutup jalan,” tegasnya.
Tokoh Pemuda Marunda Center Didi Suandi menyebut kecelakaan kendaraan besar di kawasan itu menewaskan empat hingga lima warga setiap bulan.
Bahkan, kata dia, pekan lalu seorang pengendara motor dilaporkan tewas terlindas truk kontainer di pertigaan Marunda.
Pemkot Jakut Bentuk Tim Terpadu
Menanggapi keluhan warga, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy memastikan pemerintah akan mengambil langkah konkret.
Ia mengatakan Pemkot Jakarta Utara segera membentuk tim terpadu yang melibatkan Dishub, kepolisian, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Tim itu akan bekerja dalam tiga tahap:
- Tahap pertama, mendata seluruh depo kontainer, memverifikasi zonasi, mengecek izin usaha, serta memetakan kerusakan jalan.
- Tahap kedua, memanggil pengelola depo, memberikan teguran hingga menghentikan operasional depo yang melanggar aturan.
- Tahap ketiga, memperketat pengawasan operasional melalui pembatasan akses jalan dan pemasangan rambu lalu lintas.
Fredy menegaskan pemerintah ingin mengembalikan fungsi kawasan permukiman agar tidak lagi dipenuhi aktivitas depo kontainer.
Dishub Akui Kekurangan Personel
Kasudin Perhubungan Jakarta Utara Rudy Saptari mengakui pengawasan di lapangan masih terkendala keterbatasan personel.
Menurut dia, petugas di lapangan sering kalah jumlah saat menghadapi ratusan sopir trailer.
“Di lapangan kadang hanya dua sampai tiga petugas yang berjaga. Kondisinya juga minim penerangan dan fasilitas,” ujarnya.
Dishub kini mendorong revisi SK Gubernur Nomor 5148 untuk memperluas pembatasan operasional truk di 156 ruas jalan DKI Jakarta, termasuk 35 ruas di Jakarta Utara.
Warga Ancam Bawa Masalah ke Pemerintah Pusat
Koordinator A-JUM, Anung MHD, menegaskan perjuangan warga tidak akan berhenti di tingkat kota.
Ia menegaskan akan membawa persoalan kemacetan, depo ilegal, dan keselamatan warga ke Pemprov DKI, kementerian terkait, hingga Istana Presiden jika pemerintah tak segera bertindak.
“Kami sudah menunggu delapan tahun. Warga butuh aksi nyata, bukan janji terus-menerus,” tegas Anung.
Warga mendesak pemerintah segera menertibkan depo ilegal, memperbaiki jalan rusak, dan menghentikan parkir liar truk kontainer yang memicu kemacetan serta mengancam keselamatan di Jakarta Utara. (MR)
Editor : Hadwan
