Kemensos ‘Sikat’ 11 Ribu KPM Terindikasi Judi Online, Angka Turun Drastis

Rabu, 13 Mei 2026 - 08:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Posnews/Ist)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap fakta mengejutkan, sebanyak 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol) pada triwulan I 2026.

Meski demikian, angka ini justru anjlok tajam dibanding 2025, saat sekitar 600 ribu KPM dicoret dari daftar penerima karena kasus serupa.

“Tahun lalu kita sudah mencoret 600 ribu. Sebagian kami aktifkan kembali setelah ground check karena masih layak menerima bansos,” tegas Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Triwulan II Mengecil, Tinggal 75 KPM Dicoret

Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memperketat pengawasan bansos agar tidak disalahgunakan.

Pada triwulan II 2026, jumlah KPM terindikasi judol tinggal 75 orang saja dan langsung dicoret dari daftar penerima.

“Triwulan pertama 11 ribu lebih dicoret, triwulan kedua tinggal 75 KPM,” ujar Gus Ipul.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemensos menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melacak aliran transaksi mencurigakan terkait bansos.

Gus Ipul menyebut, tren penurunan ini tidak lepas dari ketatnya pengawasan berbasis data.

Baca Juga :  Ferdy Sambo Muncul Saat Khusyuk Beribadah, Unggahan Terbaru Banjir Komentar Warganet

“Penurunan ini cukup drastis. Terima kasih kepada PPATK yang membantu data agar bansos tepat sasaran,” katanya.

Data BPS Dipakai Kunci Validasi Nasional

Tak berhenti di situ, Kemensos juga akan memadukan data terbaru dari Badan Pusat Statistik untuk memperkuat validasi penerima bansos 2026.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi penyalahgunaan bantuan sosial di lapangan.

Gus Ipul menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menindak KPM yang terbukti menyalahgunakan bansos.

“Kalau terbukti, langsung kami evaluasi,” tegasnya. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Persada 212 Siapkan Aksi Jutaan Massa, Desak Pemakzulan Wapres Gibran
HNW Mundur dari Wakil Ketua MPR, Bantah Ada Hubungan dengan Gibran
Rekam Jejak Pengendara Bakal Dicatat, Kebiasaan Tertib Bisa Beri Keuntungan
Gibran Ingin Buktikan Ijazah ke PTUN, Jawaban Yusril Jadi Sorotan
Dipecat Tidak Hormat, Irjen Ahrie Sonta Tak Terima dan Ajukan Banding
Mau Liburan atau Pulang Kampung? Tiket Kereta Nataru 2026/2027 Diskon 30 Persen
Terungkap Isi Pertemuan Prabowo-Gibran, Ada Pembicaraan soal Niat Mundur
Puan Terima Laporan HMP Gibran, DPR Segera Bahas Prosedur dan Persyaratannya

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 09:32 WIB

Persada 212 Siapkan Aksi Jutaan Massa, Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 08:31 WIB

HNW Mundur dari Wakil Ketua MPR, Bantah Ada Hubungan dengan Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 21:51 WIB

Gibran Ingin Buktikan Ijazah ke PTUN, Jawaban Yusril Jadi Sorotan

Selasa, 10 November 2026 - 21:31 WIB

Dipecat Tidak Hormat, Irjen Ahrie Sonta Tak Terima dan Ajukan Banding

Selasa, 10 November 2026 - 16:41 WIB

Mau Liburan atau Pulang Kampung? Tiket Kereta Nataru 2026/2027 Diskon 30 Persen

Berita Terbaru

Mahkamah Agung AS mengizinkan pemerintah melanjutkan pembangunan tembok perbatasan di kawasan Big Bend Texas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

AS Mengizinkan Kelanjutan Pembangunan Tembok Texas

Rabu, 11 Nov 2026 - 08:47 WIB