Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Ketegangan diplomatik di Pasifik. Tiongkok menjatuhkan larangan perjalanan bagi anggota parlemen Selandia Baru setelah mereka nekat mengunjungi Taiwan. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Ketegangan diplomatik di Pasifik. Tiongkok menjatuhkan larangan perjalanan bagi anggota parlemen Selandia Baru setelah mereka nekat mengunjungi Taiwan. Dok: Istimewa.

WELLINGTON, POSNEWS.CO.ID – Hubungan diplomatik antara Selandia Baru dan Tiongkok kini menghadapi ketegangan baru yang cukup serius. Sebab, pemerintah Tiongkok secara resmi menjatuhkan larangan perjalanan bagi sejumlah anggota parlemen Selandia Baru.

Kunjungan Lintas Partai ke Taiwan

Para politisi lintas partai tersebut melakukan kunjungan ke wilayah Taiwan pada bulan Mei kemarin. Akibatnya, Tiongkok langsung merespons keras kunjungan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah mereka.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengaku sangat terkejut atas keputusan sepihak Beijing. Oleh karena itu, Peters segera menginstruksikan para diplomatnya untuk memprotes larangan tersebut secara resmi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, kantor kementerian luar negeri menegaskan bahwa kunjungan parlemen tersebut bersifat independen. Langkah ini tetap selaras dengan komitmen kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy) yang Wellington anut.

Baca Juga :  Doktrin Perang Abadi: Israel Bangun Zona Penyangga di Lebanon, Gaza, dan Suriah

Penolakan Tuntutan Minta Maaf

Kedutaan Besar Tiongkok di Wellington sempat menawarkan untuk mencabut larangan perjalanan tersebut. Namun, mereka mensyaratkan para anggota parlemen harus menyampaikan permintaan maaf resmi terlebih dahulu.

Salah satu anggota parlemen yang terkena larangan, Laura McClure, menolak keras persyaratan tersebut. Ia menegaskan tidak akan pernah meminta maaf hanya karena melakukan perjalanan ke Taiwan.

“Selandia Baru adalah negara berdaulat yang bebas,” ujar McClure kepada media setempat. Dengan demikian, ia menilai tindakan Tiongkok tersebut murni sebagai upaya intimidasi politik yang tidak pantas.

Baca Juga :  Dua Kerangka Hangus di Gedung ACC Kwitang, Polisi Umumkan Hasil DNA Pekan Depan

Solidaritas Regional dari Australia

Anggota parlemen dari Partai Buruh, Duncan Webb, mengaku sudah menerima ancaman sebelum berangkat ke Taiwan. Meskipun begitu, ia menganggap keputusan larangan perjalanan ini tetap sangat mengecewakan bagi iklim demokrasi.

Di sisi lain, pemerintah Australia juga ikut bersuara memberikan dukungan solidaritas bagi Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan agresif Tiongkok tersebut.

Oleh sebab itu, Wong berjanji akan membawa masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan pihak Tiongkok. Langkah ini penting untuk menjaga kebebasan berekspresi para pejabat terpilih di kawasan Indo-Pasifik.

Penulis : Alifa Latifa

Editor : Alifa Latifa

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Marco Rubio Kecam Sensor Ketat Tiongkok Jelang Peringatan Tragedi 1989
Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya Gaji UMP 2026, Ber-KTP Jakarta
Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)
Jadi Justice Collaborator, Sony Sonjaya Janji Beberkan Aktor Besar Kasus SPPG
Indonesia vs Oman di GBK Malam Ini, Pengguna Jalan Diminta Cari Jalur Alternatif
Diskriminasi Terhadap Umat Muslim di Jepang Kian Meluas
Subsidi Membengkak, DKI Segera Tetapkan Tarif Baru Transjabodetabek

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:37 WIB

Marco Rubio Kecam Sensor Ketat Tiongkok Jelang Peringatan Tragedi 1989

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:35 WIB

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:48 WIB

Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:24 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya Gaji UMP 2026, Ber-KTP Jakarta

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:33 WIB

Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)

Berita Terbaru

Ilustrasi, Ketegangan diplomatik di Pasifik. Tiongkok menjatuhkan larangan perjalanan bagi anggota parlemen Selandia Baru setelah mereka nekat mengunjungi Taiwan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Jun 2026 - 17:35 WIB

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NETIZEN

Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa

Jumat, 5 Jun 2026 - 16:48 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NETIZEN

Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)

Jumat, 5 Jun 2026 - 15:33 WIB