JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Langkah Pemerintah Indonesia memusatkan ekspor minyak kelapa sawit melalui satu agen negara berpotensi mengganggu pasokan dunia. Sebab, Indonesia saat ini menguasai lebih dari setengah total pengiriman komoditas minyak nabati global secara keseluruhan.
Sementara itu, kebijakan baru ini juga berisiko meningkatkan volume ekspor negara kompetitor utama seperti Malaysia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kewajiban ekspor satu pintu ini pada tanggal 20 Mei lalu. Aturan tersebut mewajibkan ekspor kelapa sawit, batubara, serta feronikel mengalir melalui satu lembaga negara.
Dampak Buruk Terhadap Volatilitas Harga Global
Sebelumnya, kebijakan pembatasan ekspor Indonesia untuk program biodiesel terbukti telah mengerek harga minyak sawit dunia. Akibatnya, harga minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak matahari turut melonjak tinggi. Padahal, pasar kelapa sawit saat ini juga sedang menghadapi keterbatasan pasokan akibat cuaca ekstrem El Nino.
Wakil Presiden importir minyak Patanjali Foods, Aashish Acharya, memberikan analisis tajam mengenai situasi pasar ini. Menurutnya, pasar kelapa sawit kini sedang berupaya menyesuaikan diri dengan lonjakan harga energi global. Lonjakan harga tersebut terjadi akibat eskalasi konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, kebijakan sepihak Indonesia akan menambah ketidakpastian serta memicu volatilitas harga yang parah.
Risiko Monopoli dan Keuntungan bagi Malaysia
Para pelaku industri menilai mekanisme terpusat ini akan merusak ekosistem perdagangan bebas secara sistemik. Mantan Ketua Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA), MR Chandran, menyampaikan kekhawatiran senada terkait hal tersebut. Ia menilai pemusatan kekuatan harga pada satu lembaga negara akan menurunkan transparansi perdagangan. Selain itu, sistem satu pintu ini berisiko memasukkan pengaruh politik yang terlalu besar dalam transaksi komersial.
Dengan demikian, Chandran memproyeksikan Malaysia akan mendapatkan keuntungan besar dari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Para pembeli global kemungkinan besar akan beralih memilih produk sawit Malaysia yang jauh lebih stabil. Mereka tentu lebih menyukai jaminan kepastian hukum daripada menghadapi risiko ketidakpastian pasokan di Indonesia.
Ancaman Kerugian bagi Jutaan Petani Swadaya
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, juga memperingatkan risiko kerusakan hubungan dagang dengan para pembeli luar negeri. Sebab, proses sentralisasi yang terburu-buru tanpa manajemen matang dapat mengacaukan kontrak pengiriman yang sudah berjalan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal POPSI, Mansuetus Darto, mengkhawatirkan nasib jutaan petani sawit swadaya di daerah. Darto menjelaskan bahwa para petani mandiri akan berada dalam posisi tawar yang sangat lemah. Sebab, jumlah pembeli akan menyusut secara drastis saat negara menguasai penuh seluruh akses pasar hulu. Pada akhirnya, monopoli perdagangan ini berpotensi menekan harga beli buah sawit di tingkat petani lokal.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
