JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan keterbukaannya terhadap masukan evaluasi kebijakan impor dalam Permendag Nomor 16–24 Tahun 2025.
Regulasi ini lahir dari keputusan bersama lintas kementerian dan lembaga sebagai wujud sinergi dalam menjaga kepastian usaha.
Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim menyampaikan, Kemendag mendorong koordinasi intensif antarinstansi agar kebijakan impor tetap selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masukan dan usulan harus melalui Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Bidang Perekonomian,” kata Isy, Jumat (5/9/2025).
Ia mengapresiasi masukan dari masyarakat, asosiasi pelaku usaha, hingga kementerian terkait. Menurutnya, kritik publik menjadi bagian dari pengawasan terhadap kebijakan impor Indonesia.
Kemendag menerbitkan Permendag 16–24 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kemendag melakukan deregulasi impor untuk menciptakan iklim usaha kondusif, mempercepat investasi, dan meningkatkan daya saing industri nasional, terutama di sektor padat karya.
Rapat Koordinasi Terbatas pada 6 Mei 2025 menetapkan keputusan ini, lalu Kemendag mengumumkannya melalui konferensi pers pada 30 Juni 2025.
Pemerintah merelaksasi empat kelompok barang prioritas, yaitu bahan baku plastik, etil alkohol/etanol, biodiesel, dan pupuk bersubsidi.
Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) menyebut relaksasi impor bahan baku meningkatkan produktivitas industri hilir, menekan harga, dan membuka peluang investasi.
Isy menegaskan Kemendag berkomitmen memantau dan mengevaluasi Permendag 16–24 Tahun 2025 agar memberi manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. (red)
