JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali memperketat perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan itu membahas situasi nasional dan perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra serta Kalimantan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menerima laporan langsung mengenai kondisi di lapangan dan langkah pengendalian yang telah dilakukan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas lembaga. Langkah ini diperlukan agar kebakaran cepat dikendalikan dan tidak meluas.
September Jadi Periode Rawan
Ancaman karhutla belum berakhir. Kementerian Kehutanan menyebut penanganan sepanjang Agustus menunjukkan tren membaik.
Namun, pemerintah meminta semua pihak tetap waspada karena fenomena cuaca ekstrem El Niño diperkirakan mencapai puncaknya pada September.
Kondisi tersebut membuat lahan lebih mudah kering dan api berpotensi cepat meluas. Karena itu, pencegahan menjadi sama pentingnya dengan pemadaman.
Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi
Prabowo sebelumnya telah memberikan perintah tegas kepada aparat penegak hukum.
Dalam rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, pada 24 Agustus 2026, ia meminta polisi, kejaksaan, dan intelijen menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi.
Jika perusahaan terbukti atau terindikasi memerintahkan pembakaran untuk membuka lahan, Prabowo meminta izin usahanya dicabut.
“Saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen, selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” tegas Prabowo.
Sikap itu menunjukkan pemerintah tidak ingin karhutla hanya diselesaikan setelah api membesar. Penindakan terhadap pihak yang sengaja membakar lahan juga harus berjalan.
TNI-Polri Diminta Bergerak Cepat
Dalam pertemuan di Hambalang, sejumlah pejabat tinggi TNI-Polri turut hadir.
Di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Koordinasi tersebut menjadi penting karena karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, transportasi, hingga kualitas udara.
Warga Juga Punya Peran
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Praktik tersebut berisiko menimbulkan kebakaran besar, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin bertiup kencang.
Karena itu, edukasi dan pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum.
Masyarakat dapat membantu dengan tidak membakar lahan, segera melaporkan titik api, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Pesan pemerintah semakin jelas: karhutla harus dicegah sebelum berubah menjadi bencana yang mengancam manusia dan lingkungan. **
Editor : Hadwan
