JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkap hasil Pertemuan Menteri Perdagangan G20 (G20 Trade Ministers’ Meeting/TMM) di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat.
Salah satu poin yang mendapat kesepahaman adalah penolakan terhadap penggunaan pangan sebagai alat tekanan geopolitik. Para anggota G20 menilai pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat.
“Para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pangan berhubungan dengan kelangsungan hidup dan upaya penekanan melalui pangan tidak dapat dibenarkan,” ujar Budi Santoso seusai pertemuan, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Selain pangan, para menteri membahas kelebihan kapasitas produksi, kerja paksa dalam rantai pasok global, serta prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam sistem perdagangan WTO.
Excess Capacity Harus Berbasis Data
Dalam pembahasan kelebihan kapasitas atau excess capacity, Budi meminta negara G20 tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Menurut dia, penilaian harus melihat kondisi setiap sektor. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain penawaran dan permintaan, tingkat utilisasi kapasitas, perilaku pasar, serta struktur produksi.
“Setiap penilaian mengenai excess capacity harus berdasarkan bukti yang spesifik untuk masing-masing sektor,” kata Budi.
Dia menegaskan, lonjakan ekspor atau ketidakseimbangan perdagangan tidak otomatis menunjukkan adanya kelebihan kapasitas struktural.
Karena itu, Indonesia mendorong tiga pendekatan. Pertama, mendiagnosis masalah sebelum menentukan kebijakan.
Kedua, melindungi industri tanpa memicu ketegangan dagang. Ketiga, mendorong transformasi melalui kerja sama antarnegara.
Indonesia juga menekankan penggunaan instrumen pengamanan perdagangan secara transparan dan sesuai aturan WTO.
Namun, isu excess capacity belum menghasilkan kesepakatan bersama di G20 mengenai langkah penanganannya. Hal serupa terjadi dalam pembahasan kerja paksa di rantai pasok.
Indonesia Pertahankan Prinsip MFN
Selanjutnya, Indonesia mendorong WTO mempertahankan prinsip Most Favored Nation (MFN).
Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar perdagangan multilateral karena memberikan kepastian dan perlakuan nondiskriminatif bagi anggota WTO.
Budi menilai MFN juga penting untuk menyederhanakan negosiasi tarif serta menjaga kepastian akses pasar.
“Prinsip MFN perlu terus dipertahankan, setidaknya hingga terdapat sistem atau prinsip lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik,” ujarnya.
Indonesia berpandangan perubahan terhadap prinsip perdagangan multilateral harus tetap mempertimbangkan kepentingan negara berkembang.
Indonesia Tegaskan Komitmen Hapus Kerja Paksa
Pada isu kerja paksa, Indonesia menegaskan komitmennya melindungi hak dan martabat pekerja.
Budi menyebut perlindungan pekerja harus memiliki tujuan yang jelas. Kebijakan tersebut, kata dia, juga tidak semestinya menjadi alat politik untuk menekan negara lain.
Indonesia telah meratifikasi sembilan dari 10 Konvensi Fundamental Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Komitmen itu diperkuat melalui Permendag Nomor 9 Tahun 2026 tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa. Regulasi tersebut berstatus berlaku sejak ditetapkan pada April 2026.
Indonesia juga memasukkan ketentuan penghapusan kerja paksa dalam Indonesia-EFTA CEPA dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
Indonesia Minta Dukungan Prancis untuk I-EU CEPA
Di sela pertemuan G20, Budi juga bertemu Menteri Delegasi Perdagangan Luar Negeri dan Daya Tarik Ekonomi Prancis Nicolas Forissier.
Budi meminta dukungan Prancis untuk memperlancar penandatanganan I-EU CEPA. Indonesia menargetkan perjanjian tersebut dapat mulai berlaku pada awal 2027.
“Indonesia mengharapkan dukungan Prancis di Dewan Uni Eropa agar proses menuju penandatanganan I-EU CEPA berjalan lancar,” ujar Budi.
Percepatan perjanjian dinilai penting untuk menjaga akses pasar Indonesia ke Uni Eropa.
Indonesia juga mengharapkan akses pasar yang lebih baik bagi sejumlah komoditas, termasuk sawit berkelanjutan dan turunannya, alas kaki, tekstil, serta produk perikanan.
Dalam pertemuan itu, Nicolas menyampaikan ketertarikan pelaku usaha Prancis terhadap peluang investasi di Indonesia.
Kedua pihak juga membahas penerapan sertifikasi halal. Budi menjelaskan bahwa pemerintah masih membahas kemungkinan penyesuaian masa pemberlakuan regulasi tersebut.
Menurut Indonesia, sertifikasi halal bukan perizinan impor atau hambatan perdagangan. Kebijakan itu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
Dengan hasil tersebut, Indonesia membawa sejumlah kepentingan perdagangan ke forum G20.
Pemerintah tetap mendorong perdagangan multilateral yang berbasis aturan, sekaligus menjaga kepentingan nasional dan akses pasar produk Indonesia. **
Editor : Hadwan
