POSNEWS.CO.ID, TOKYO – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya di Prime Minister’s Office of Japan pada Rabu ini.
Namun demikian, kepemimpinan Takaichi kini menghadapi sorotan tajam terkait gaya pemerintahan yang dinilai terlalu mengonfrontasi lawan politik.
Takaichi memimpin koalisi LDP dan Partai Inovasi Jepang meraih kemenangan besar pada pemilu Majelis Rendah Februari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koalisi pemerintah mengamankan sekitar 350 dari total 465 kursi legislatif untuk meloloskan berbagai rancangan undang-undang strategis.
Kekuatan mayoritas tersebut memungkinkan Takaichi mengegolkan undang-undang kontroversial seperti pembentukan Dewan Intelijen Nasional dan aturan hukum pidana.
Para pengamat politik mengkritik langkah Takaichi karena mengabaikan proses diskusi mendalam serta menyampingkan pandangan kelompok oposisi pemerintah.
Menelusuri Perpecahan Internal Partai Dan Kebijakan Potong Pajak Konsumsi
Ketegangan internal dalam tubuh Partai Demokrat Liberal mulai muncul ke permukaan akibat rencana pemotongan pajak konsumsi makanan.
Pemerintah berencana memotong tarif pajak konsumsi dari delapan persen menjadi satu persen selama dua tahun mulai April mendatang.
Langkah kontroversial ini memicu aksi protes dari politisi senior LDP Yuko Obuchi yang menjunjung tinggi kedisiplinan fiskal negara.
Selain masalah pajak, perombakan posisi Sekretaris Jenderal LDP di Majelis Tinggi juga memicu kekecewaan faksi internal partai.
Takaichi mengganti Junichi Ishii dengan Kazuhiko Aoki karena ketidakpuasan terhadap kelancaran pembahasan anggaran belanja negara di parlemen.
Langkah berani tersebut memicu kritik terbuka dari Anggota Senat Shoji Nishida yang menyebut Ishii sebagai pilar penting partai.
Mengulas Penurunan Tingkat Kepuasan Publik Serta Potensi Ancaman Faksi Oposisi
Tantangan Takaichi semakin berat setelah pengunduran diri Menteri Pertanian Kazuo Yana akibat skandal penyalahgunaan alokasi dana daerah.
Hasil survei terbaru Kyodo News menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Takaichi merosot hingga angka 49,1 persen.
Angka tersebut menandai kali pertama popularitas Takaichi berada di bawah level 50 persen semenjak menjabat Perdana Menteri.
Penurunan popularitas publik berpotensi memberi ruang bagi kelompok penentang di dalam partai untuk menghimpun kekuatan politik baru.
Mantan Menteri Urusan Dalam Negeri Yoshimasa Hayashi berpeluang memimpin faksi moderat untuk menantang Takaichi pada pemilihan ketua umum.
Di samping itu, dukungan Wakil Presiden LDP Taro Aso juga dapat bergoyang apabila popularitas Takaichi terus merosot.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
