POSNEWS.CO.ID, LONDON – Pemerintah Inggris mengumumkan aturan baru mengenai perpanjangan waktu tunggu izin tinggal tetap imigran.
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood memperpanjang masa tunggu dari lima tahun menjadi sepuluh tahun bagi pemegang visa kerja.
Sementara itu, kebijakan ini memberikan hak bekerja, belajar, serta akses layanan kesehatan gratis kepada para pemegang status.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah merencanakan penerapan aturan anyar ini secara bertahap sepanjang tahun dua ribu dua puluh tujuh.
Mahmood menegaskan bahwa sistem baru ini mengembalikan prinsip keadilan melalui kontribusi nyata para imigran di Britania.
Pengecualian Bagi Pekerja Utama Dan Berpenghasilan Tinggi
Pemerintah menetapkan kelonggaran khusus bagi imigran yang mengantongi penghasilan minimal lima puluh ribu pounsterling per tahun.
Kelompok tersebut hanya perlu menunggu selama lima tahun untuk mengajukan permohonan status tinggal tetap.
Aturan lima tahun ini juga berlaku bagi pekerja sektor publik seperti dokter, perawat, guru, serta pengasuh.
Namun demikian, imigran berpenghasilan di atas seratus dua puluh lima ribu pounsterling dapat mengajukan izin setelah tiga tahun.
Bahkan, imigran yang masuk tanpa jalur resmi harus menunggu hingga tiga puluh tahun untuk mendapatkan izin tersebut.
Perdebatan Politik Serta Penurunan Angka Migrasi
Perdana Menteri Andy Burnham menegaskan bahwa kerja sama Inggris dan Prancis berhasil menekan angka perlintasan perahu kecil.
Juru bicara Partai Konservatif Chris Philp mengkritik perubahan kebijakan tersebut karena berpotensi membengkakkan anggaran negara.
Meskipun demikian, Badan Statistik Nasional mencatat penurunan angka migrasi bersih secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Jumlah migrasi bersih menyusut dari sembilan ratus ribu orang menjadi seratus tujuh puluh satu ribu orang.
Oleh karena itu, pemerintah yakin aturan baru ini memperkuat kedaulatan hukum dan stabilitas sosial Britania Raya.
Dengan demikian, Inggris menetapkan standar migrasi yang lebih ketat demi menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
