LONDON, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Keir Starmer membatalkan rencana penundaan pemilihan lokal hanya kurang dari tiga bulan sebelum hari pemungutan suara. Kebijakan U-turn (balik arah) terbaru ini memicu kemarahan anggota parlemennya sendiri dan ejekan para pemimpin oposisi.
Menteri Sekretaris Pemerintah Lokal, Steve Reed, mengumumkan pembatalan tersebut pada Senin (16/2/2026). Keputusan ini memukul balik pemerintah. Para pejabat menyimpulkan bahwa pemerintah akan kalah dalam tantangan hukum pemimpin Reform UK, Nigel Farage.
Ancaman Hukum dan Kekacauan Administratif
Pemerintah awalnya berencana menunda pemilu di 30 lokasi di Inggris. Langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi proses reorganisasi pemerintah lokal. Namun demikian, Nigel Farage menggugat rencana tersebut. Ia berargumen bahwa penundaan tersebut “tidak rasional” dan melanggar hak-hak demokratis warga negara.
Steve Reed menyadari posisi hukum pemerintah yang lemah. Ia menyerahkan keputusan akhir kepada Menteri Perumahan Matthew Pennycook. Pennycook kemudian menyarankan agar pemerintah menghentikan kebijakan tersebut. Akibatnya, pemerintah kini menghadapi tagihan biaya hukum sebesar £100.000 dari pihak Reform UK. Selain itu, dewan-dewan lokal harus bekerja ekstra keras. Mereka perlu menyewa tempat pemungutan suara dan mencari petugas pemilu dalam waktu hanya 12 minggu.
Dana Kompensasi £63 Juta bagi Pembayar Pajak
Pembatalan ini membawa konsekuensi finansial yang berat. Steve Reed mengonfirmasi pemberian dana tambahan sebesar £63 juta kepada dewan-dewan yang terdampak. Dana ini akan menutupi biaya administratif yang membengkak.
Meskipun demikian, pihak Konservatif mendesak pemerintah untuk mempublikasikan saran hukum terkait perubahan sikap tersebut. Mereka juga menuntut transparansi mengenai total beban biaya pembayar pajak di luar pendanaan tambahan. Pemimpin Konservatif, Kemi Badenoch, menyebut situasi ini sebagai “kekacauan yang terprediksi dari pemerintah yang tidak berguna”.
Tekanan Mundur dan Keuntungan Reform UK
Nigel Farage dan tokoh senior Konservatif, James Cleverly, mendesak Steve Reed untuk segera mengundurkan diri. Mereka menilai tindakan menteri yang mencoba membatalkan hak pilih warga sebagai pelanggaran serius. Rakyat tidak dapat mentoleransi tindakan tersebut.
Di sisi lain, partai Reform UK yakin akan menjadi pemenang politik terbesar dari kekacauan ini. Farage mengeklaim bahwa para pemilih akan “menghukum” pemerintah saat pemungutan suara bulan Mei mendatang. Beberapa anggota parlemen Partai Buruh menyuarakan kekhawatiran serupa. Keputusan pusat yang tidak konsisten kini mengkhianati rekan-rekan mereka di tingkat daerah.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
