JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Hadi Sutrisno memimpin Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mendatangi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Setibanya di kantor, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Juri Ardiantoro, langsung menerima SNI untuk menggelar audensi dan menyampaikan aspirasi nelayan.
Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, kami bertemu Wakil Mensesneg untuk menyampaikan aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Audiensi ini bagian dari upaya kemajuan sektor perikanan Indonesia,” ujar Hadi Sutrisno, Ketua Umum SNI, di kantor DPP SNI, Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Dalam Rembuk Nasional Nelayan 2025, SNI menekankan 14 tuntutan utama:
- Mencabut PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
- Batasi PNBP maksimal 3% dan hitung pungutan setelah biaya produksi.
- Tolak pemasangan VMS untuk kapal di bawah 30 GT.
- Hapus Buku Pelaut, ganti dengan identitas nelayan sederhana.
- Hapus PBB Laut yang tidak adil.
- Permudah administrasi nelayan dengan sistem satu pintu.
- Hentikan ekspor benih lobster (benur), optimalkan budidaya lokal.
- Libatkan nelayan dalam perumusan kebijakan kelautan dan perikanan.
- Terapkan harga BBM khusus nelayan dan distribusi tepat sasaran.
- Berikan perlindungan hukum agar nelayan tidak dikriminalisasi.
- Tolak naturalisasi kapal asing dan pembatasan tenaga kerja asing.
- Hapus diskriminasi izin kapal angkut, termasuk SIUP/SIKPI.
- Tolak kewajiban sertifikat kapal perikanan yang rawan pungli.
- Hapus LPM tambahan dan denda WPP yang memberatkan nelayan.
Selain itu, Hadi menegaskan bahwa tuntutan ini merepresentasikan suara jeritan nelayan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar langsung aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sekjen SNI, James Then, menambahkan, gelombang protes terus mengalir terhadap kebijakan KKP yang belum berpihak pada nelayan.
“Kami mendesak evaluasi total kebijakan KKP dan melibatkan nelayan dalam setiap perumusan regulasi,” katanya.
SNI menegaskan, jutaan nelayan akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi nasional jika pemerintah tidak menanggapi aspirasi mereka.
Sementara itu, Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden RI. “Kami memahami aspirasi ini penting dan akan menindaklanjutinya,” ujar Juri. (red)
