Audensi ke Setneg, Ini 14 Tuntutan SNI ke Presiden Prabowo Subianto

Senin, 29 September 2025 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menyampaikan 14 Tuntutan Aspirasi Rembuk Nelayan 2025 untuk diteruskan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Dok: Posnews

Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menyampaikan 14 Tuntutan Aspirasi Rembuk Nelayan 2025 untuk diteruskan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Dok: Posnews

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Hadi Sutrisno memimpin Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mendatangi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

Setibanya di kantor, Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Juri Ardiantoro, langsung menerima SNI untuk menggelar audensi dan menyampaikan aspirasi nelayan.

Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Alhamdulillah, kami bertemu Wakil Mensesneg untuk menyampaikan aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Audiensi ini bagian dari upaya kemajuan sektor perikanan Indonesia,” ujar Hadi Sutrisno, Ketua Umum SNI, di kantor DPP SNI, Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam Rembuk Nasional Nelayan 2025, SNI menekankan 14 tuntutan utama:

  1. Mencabut PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
  2. Batasi PNBP maksimal 3% dan hitung pungutan setelah biaya produksi.
  3. Tolak pemasangan VMS untuk kapal di bawah 30 GT.
  4. Hapus Buku Pelaut, ganti dengan identitas nelayan sederhana.
  5. Hapus PBB Laut yang tidak adil.
  6. Permudah administrasi nelayan dengan sistem satu pintu.
  7. Hentikan ekspor benih lobster (benur), optimalkan budidaya lokal.
  8. Libatkan nelayan dalam perumusan kebijakan kelautan dan perikanan.
  9. Terapkan harga BBM khusus nelayan dan distribusi tepat sasaran.
  10. Berikan perlindungan hukum agar nelayan tidak dikriminalisasi.
  11. Tolak naturalisasi kapal asing dan pembatasan tenaga kerja asing.
  12. Hapus diskriminasi izin kapal angkut, termasuk SIUP/SIKPI.
  13. Tolak kewajiban sertifikat kapal perikanan yang rawan pungli.
  14. Hapus LPM tambahan dan denda WPP yang memberatkan nelayan.
Baca Juga :  HNPN–SNI Kirim 35 Ton Bantuan ke Sumatera, KKP Kerahkan Kapal ORCA 05

Selain itu, Hadi menegaskan bahwa tuntutan ini merepresentasikan suara jeritan nelayan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Baca Juga :  Kapolri Suyudi Sebut Polri Makin Solid, Purnawirawan Brimob Beri Dukungan

Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar langsung aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Sekjen SNI, James Then, menambahkan, gelombang protes terus mengalir terhadap kebijakan KKP yang belum berpihak pada nelayan.

“Kami mendesak evaluasi total kebijakan KKP dan melibatkan nelayan dalam setiap perumusan regulasi,” katanya.

SNI menegaskan, jutaan nelayan akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi nasional jika pemerintah tidak menanggapi aspirasi mereka.

Sementara itu, Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden RI. “Kami memahami aspirasi ini penting dan akan menindaklanjutinya,” ujar Juri. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai
Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026
Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar
Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete
MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember
Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik
Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Dugaan Makar Disidik
Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik Polri

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:29 WIB

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Rabu, 18 November 2026 - 15:47 WIB

Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026

Rabu, 18 November 2026 - 14:17 WIB

Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar

Rabu, 18 November 2026 - 12:40 WIB

Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete

Rabu, 18 November 2026 - 10:17 WIB

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember

Berita Terbaru

PDIP menyentil pengakuan Gibran soal mengecewakan partai usai mundur dari kursi wapres. Komarudin Watubun mempertanyakan. Dok; Istimewa.

NASIONAL

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:29 WIB