NAGASAKI, POSNEWS.CO.ID – Gelombang penentangan terhadap rencana kontroversial Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terus membesar. Pada Selasa (18/11/2025), Gubernur Prefektur Hiroshima dan Walikota Nagasaki secara terbuka menyuarakan penolakan keras mereka terhadap upaya revisi Tiga Prinsip Non-Nuklir.
Langkah ini menyusul kekhawatiran serupa yang sebelumnya disampaikan oleh gubernur Okinawa dan Nagasaki sehari sebelumnya. Para pemimpin daerah ini mewakili wilayah-wilayah yang paling terdampak oleh perang dan kehadiran militer.
Suara dari Kota Bom Atom
Gubernur Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, menegaskan posisi moral kotanya dalam sebuah konferensi pers.
“Hiroshima adalah kota pertama dalam sejarah manusia yang terkena bom atom. Oleh karena itu, Tiga Prinsip Non-Nuklir yang sudah lama ada harus kita junjung tinggi,” tegas Yuzaki.
Lebih lanjut, Yuzaki menyatakan bahwa menggantungkan keamanan pada senjata nuklir adalah tindakan berbahaya. Sebaliknya, pemerintah seharusnya berjuang mencari jalan keluar dari penangkalan nuklir (nuclear deterrence), bukan malah memperdalamnya.
Senada dengan Yuzaki, Walikota Nagasaki, Shiro Suzuki, juga memperingatkan pers. Menurutnya, upaya Takaichi untuk merevisi prinsip tersebut akan mengintensifkan ketergantungan Jepang pada senjata nuklir.
“Prinsip-prinsip ini telah lama masyarakat anggap sebagai kebijakan nasional. Maka, sangat penting untuk menuntut dengan kuat agar pemerintah mematuhinya,” ujar Suzuki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah Tiga Prinsip Non-Nuklir
Tiga Prinsip Non-Nuklir—tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayah Jepang—pertama kali dideklarasikan di Parlemen Jepang (Diet) oleh PM Eisaku Sato pada 1967. Sejak saat itu, prinsip ini menjadi kredo nasional bagi negara pasifis tersebut.
Bahkan, strategi keamanan nasional yang Kabinet setujui pada 2022 menyatakan secara eksplisit: “Kebijakan dasar untuk mematuhi Tiga Prinsip Non-Nuklir akan tetap tidak berubah di masa depan.”
Rencana Revisi Takaichi
Namun, laporan media Jepang baru-baru ini mengungkap rencana berbeda. Sumber pemerintah menyebutkan bahwa pemerintahan Takaichi sedang bersiap merevisi dokumen keamanan nasional utama pada akhir 2026.
Dalam proses itu, Takaichi kabarnya sedang mempertimbangkan untuk meninjau ulang prinsip ketiga: larangan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang. Langkah ini diduga bertujuan untuk memungkinkan Amerika Serikat menempatkan atau membawa aset nuklirnya ke pangkalan-pangkalan di Jepang, sebuah perubahan yang memicu keraguan dan kekhawatiran kuat di dalam negeri.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
