Drama Internal PBNU Memanas, Gus Yahya Bongkar Manuver Politik di Balik Rapat Pleno

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta.
(Posnews/Ist)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Persiteruan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memanas. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai yang paling benar.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), akhirnya buka suara soal rapat pleno di Hotel Sultan yang kabarnya bakal menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, Selasa (5/12/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai gerakan itu sebagai manuver politik penuh kepentingan.Β β€œSaya Masih Ketum PBNU yang Sah”

Gus Yahya menegaskan secara administratif dan hukum, ia masih satu-satunya Ketua Umum PBNU yang sah. Karena itu, ia menghadapi manuver rapat pleno tersebut dengan santai.

β€œYa itu tadi, ada yang punya kepentingan lalu bikin manuver. Biasa itu. Kita lihat saja nanti,” tegas Gus Yahya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta.

Baca Juga :  Gus Yahya Klarifikasi Dugaan Dana TPPU Mardani Maming ke PBNU Rp100 Miliar

Ia menambahkan, AD/ART PBNU masih menempatkannya sebagai Ketum, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menggulingkannya melalui rapat yang tidak sah.

β€œSecara de jure maupun de facto saya masih Ketua Umum PBNU. Tanpa keputusan tertinggi, semua itu tidak bisa dieksekusi. Bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” katanya.

Rapat Pleno Dinilai Tidak Sah

Gus Yahya juga menilai rapat pleno yang digelar sebagian pihak sejak awal cacat prosedur. Menurutnya, pleno tidak bisa berlangsung bila:

  • Hanya Syuriyah yang mengundang,
  • Tidak melibatkan Ketua Umum PBNU yang sah.

β€œIni nggak bisa disebut pleno. Pertama, yang mengundang hanya Syuriyah, dan itu tidak sesuai aturan. Kedua, pleno wajib melibatkan saya sebagai Ketua Umum,” jelasnya.

Baca Juga :  Bocoran Spesifikasi Lengkap Xiaomi 17T Series Terungkap

Meski tensi meningkat, Gus Yahya tetap membuka pintu dialog untuk menyelesaikan masalah tanpa memperlebar konflik.

β€œPara Kiai Sepuh sudah menegaskan bahwa rapat Syuriyah sebelumnya bertentangan dengan AD/ART. Jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Ada jalan keluar? Ada. Tinggal duduk bersama,” ujarnya.

Gus Yahya menegaskan posisi, aturan, dan kewenangannya masih sangat kuat secara hukum dan organisasi.

Sementara itu, rapat pleno tandingan dinilai tidak sah, penuh kepentingan, dan hanya gerakan manuver politik.

Drama PBNU kian panas, dan publik kini menunggu langkah lanjutan dari kedua kubu. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Judol dan Narkoba, Polri Gandeng Muhammadiyah Masuk Sekolah
20 Korporasi Terseret Kasus Karhutla, Lahan Terbakar Capai 29 Ribu Hektare
Komnas HAM Ingatkan Polisi, Pengamanan Aksi Mahasiswa Harus Humanis
Ribuan Mahasiswa Siap Aksi di Bundaran HI Besok, Bawa 5 Tuntutan
KPK Belum Dalami Dugaan Amplop untuk Menhut, Fokus Kasus Kuansing
Jual Beli Data hingga Judol Meresahkan, Kapolri dan Menkomdigi Perkuat Kolaborasi
MUI Soroti Klaim Imam Mahdi di Bangkalan, Korban Rugi Rp1,3 Miliar
Musim Hujan Mundur hingga 30 Hari, BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Akhir Tahun

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:39 WIB

Cegah Judol dan Narkoba, Polri Gandeng Muhammadiyah Masuk Sekolah

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:08 WIB

20 Korporasi Terseret Kasus Karhutla, Lahan Terbakar Capai 29 Ribu Hektare

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:06 WIB

Komnas HAM Ingatkan Polisi, Pengamanan Aksi Mahasiswa Harus Humanis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Ribuan Mahasiswa Siap Aksi di Bundaran HI Besok, Bawa 5 Tuntutan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:24 WIB

KPK Belum Dalami Dugaan Amplop untuk Menhut, Fokus Kasus Kuansing

Berita Terbaru