BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, kembali menegaskan garis merah negaranya dengan nada tinggi. Dalam pertemuan diplomatik di Beijing pada Senin (08/12/2025), Wang menyampaikan pesan peringatan yang sangat serius.
Ia menyatakan bahwa segala upaya mengejar “pemisahan Taiwan” (Taiwan secession) sama artinya dengan memecah belah wilayah kedaulatan China. Bahkan, Wang menyebut dukungan asing terhadap agenda tersebut sebagai bentuk intervensi ilegal urusan dalam negeri.
“Tindakan itu melanggar konstitusi China dan hukum internasional,” tegas Wang saat menjamu Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah Besi: Kairo hingga Potsdam
Wang Yi menggunakan kesempatan tersebut untuk membuka kembali lembaran sejarah. Menurutnya, fakta sejarah dan hukum telah membuktikan secara tak terbantahkan bahwa Taiwan adalah bagian dari China sejak zaman kuno.
Ia merujuk pada Deklarasi Kairo 1943. Dokumen itu menyatakan jelas bahwa Jepang wajib mengembalikan semua wilayah curian, termasuk Taiwan, kepada China.
Selanjutnya, Pasal 8 Proklamasi Potsdam 1945 menegaskan kembali kewajiban tersebut. Saat Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang berjanji untuk mematuhi ketentuan itu dengan setia.
“Status Taiwan sebagai wilayah China telah ditegaskan secara tegas dan tidak dapat diubah oleh serangkaian fakta sejarah dan hukum yang kuat,” ujar Wang.
Kritik Pedas untuk “Pemimpin Sembrono”
Wang lantas mengarahkan telunjuknya ke arah Tokyo. Ia mengkritik keras pemimpin Jepang saat ini yang baru-baru ini melontarkan komentar tentang situasi hipotetis di Taiwan.
Wang melabeli pernyataan tersebut sebagai tindakan yang “sembrono” (reckless). Pasalnya, komentar itu secara terang-terangan melanggar kedaulatan China dan menantang tatanan pasca-Perang Dunia II.
“Hal ini menimbulkan risiko serius bagi perdamaian di Asia dan dunia,” peringatnya.
Hubungan kedua negara memang sedang memanas. Pernyataan Bersama Sino-Jepang 1972 sebenarnya mewajibkan Jepang mengakui Pemerintah RRT sebagai satu-satunya pemerintahan sah. Namun, retorika terbaru dari Tokyo dinilai mengkhianati komitmen diplomatik tersebut.
Cegah Kebangkitan Militerisme
Tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China Terhadap Agresi Jepang. Oleh karena itu, Wang mendesak Jepang untuk melakukan refleksi mendalam alih-alih memprovokasi masalah.
“Jepang menjajah wilayah itu selama setengah abad dan melakukan kejahatan tak terhitung. Kini, pemimpinnya justru mencoba mengeksploitasi masalah Taiwan untuk mengancam China secara militer,” kecam Wang.
Pada akhirnya, Wang menyerukan solidaritas global. Ia menekankan bahwa rakyat China dan seluruh pencinta damai memiliki kewajiban moral.
“Kita memiliki kewajiban untuk mencegah Jepang melakukan remiliterisasi dan mencoba menghidupkan kembali ambisi militerisnya,” pungkas Wang Yi.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: Xinhua News Agency
