Gus Yahya Pilih Islah tapi Tegaskan AD/ART NU – Ketum Hanya Bisa Berhenti Lewat MLB

Minggu, 14 Desember 2025 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta.
(Posnews/Ist)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan AD/ART NU mengatur pemberhentian pimpinan hanya lewat Muktamar Luar Biasa (MLB).

Gus Yahya menekankan pemberhentian di tengah masa jabatan harus berdasar pelanggaran berat yang terbukti.

Meski begitu, Gus Yahya tetap memilih jalan islah demi menjaga keutuhan dan martabat jamiyah NU.

Ia mengikuti nasihat kiai sepuh NU yang disampaikan di Ponpes Ploso Kediri dan Tebuireng Jombang.

Penegasan itu tertuang dalam pernyataan sikap resmi tertanggal 13 Desember 2025.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Tangkap Pria Berjaket Ojol Diduga Transaksi Sabu di SPBU Kemang

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena itu, seluruh keputusan turunannya, termasuk penunjukan pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah,” tegas Gus Yahya, Minggu (14/12/2025).

Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons rapat pleno 9 Desember 2025.

Rapat itu menyatakan pemberhentiannya final dan menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU.

Gus Yahya menegaskan dirinya dan Rais Aam Miftachul Akhyar memegang mandat sah Muktamar NU 2021.

Mandat itu berlaku lima tahun hingga muktamar berikutnya.

Ia menilai keputusan Rapat Harian Syuriyah 20 November 2025 tidak memiliki dasar hukum sah.

Baca Juga :  Gus Yahya Ajak Rais Aam Siapkan Muktamar PBNU, Tegaskan Tolak Keputusan Syuriyah

Gus Yahya mengimbau seluruh pengurus NU tetap tenang dan menjaga persatuan.

Ia juga meminta warga Nahdliyin mempererat silaturahmi.

Untuk sementara, ia meminta instruksi pejabat Ketua Umum PBNU tidak diindahkan.

Langkah itu dinilai perlu untuk mencegah kebingungan organisasi.

Selain itu, Gus Yahya mengimbau pemerintah tidak menindaklanjuti kebijakan pihak tak berwenang.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi memicu persoalan hukum. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Zelenskyy Jual Teknologi Drone ke Teluk demi Devisa dan Energi
Timur Tengah Membara: Houthi Serang Israel Saat AS Terjunkan Divisi Airborne ke-82
Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi
20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan
Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton
Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 21:54 WIB

Zelenskyy Jual Teknologi Drone ke Teluk demi Devisa dan Energi

Minggu, 29 Maret 2026 - 20:47 WIB

Timur Tengah Membara: Houthi Serang Israel Saat AS Terjunkan Divisi Airborne ke-82

Minggu, 29 Maret 2026 - 20:00 WIB

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:30 WIB

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:30 WIB

Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton

Berita Terbaru

Membalikkan keadaan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengklaim telah mengubah peta geopolitik Timur Tengah melalui ekspor teknologi pencegat drone ke negara-negara Teluk yang kini menjadi target serangan Iran. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Zelenskyy Jual Teknologi Drone ke Teluk demi Devisa dan Energi

Minggu, 29 Mar 2026 - 21:54 WIB

Pemberontakan sipil di seluruh negeri. Gelombang ketiga aksi

INTERNASIONAL

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi

Minggu, 29 Mar 2026 - 20:00 WIB

Sisi gelap perang energi. Sekitar 20.000 pelaut sipil kini terperangkap di kawasan Teluk, menghadapi kelangkaan pasokan dasar dan ancaman serangan udara saat operator kapal mulai mengabaikan hak-hak keselamatan mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Mar 2026 - 19:30 WIB