JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Selama puluhan tahun, tanah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menikmati pesta pora “emas hitam”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka membengkak berkat aliran Dana Bagi Hasil (DBH) tambang batubara.
Rakyat di sekitar lubang tambang menggantungkan hidup pada industri ekstraktif ini. Namun, pesta itu tidak akan berlangsung selamanya. Bayang-bayang kelam yang kita sebut sebagai “Kiamat Batubara” kini mulai menyelimuti masa depan wilayah kaya sumber daya ini.
Tekanan Global Mematikan Pasar
Ancaman ini datang dari komitmen global yang tak terelakkan. Dunia sedang bergerak serentak menuju target Net Zero Emission.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bank-bank raksasa dunia mulai menutup keran pendanaan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Seketika, batubara berubah status. Dari komoditas primadona, ia menjadi “aset terdampar” (stranded asset) yang harus segera kita tinggalkan.
Akibatnya, permintaan batubara jangka panjang akan terjun bebas. Daerah yang selama ini hanya mengandalkan satu komoditas ini berada di ujung tanduk kebangkrutan.
Risiko “Kota Hantu” Pasca-Tambang
Pertanyaan besarnya adalah: apa yang terjadi saat tambang benar-benar tutup? Skenario terburuknya sangat mengerikan. Ribuan pekerja tambang dan operator alat berat akan kehilangan mata pencaharian dalam sekejap.
Imbasnya, efek domino ekonomi akan menghancurkan sektor pendukung lainnya. Warung makan, kos-kosan, dan jasa transportasi yang hidup dari uang gaji pekerja tambang akan mati suri.
Tanpa diversifikasi ekonomi yang matang, kota-kota yang dulunya ramai bisa berubah menjadi “kota hantu” yang sunyi dan miskin. Kita bisa melihat contoh nyata di kota-kota bekas tambang di Amerika Serikat atau bahkan Sawahlunto di masa lalu sebelum bertransformasi.
Tantangan Skema JETP
Pemerintah pusat dan dunia internasional menawarkan solusi lewat skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Mereka menjanjikan dana miliaran dolar untuk memuluskan transisi energi.
Akan tetapi, muncul keraguan besar di level daerah. Apakah dana tersebut cukup untuk menambal kerugian ekonomi yang masif?
Pasalnya, fokus transisi energi sering kali hanya pada aspek teknis pembangkit listrik. Aspek sosial ekonomi warga lokal yang terdampak sering kali terlupakan dalam kalkulasi makro tersebut. Dana JETP belum tentu mengalir deras ke kantong mantan sopir truk tambang yang menganggur.
Peta Jalan Penyelamatan Ekonomi
Pada akhirnya, daerah penghasil batubara sedang berpacu dengan waktu. Pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan DBH hari ini yang masih tinggi.
Mereka harus segera menyusun peta jalan ekonomi pasca-tambang yang serius. Sektor pariwisata, pertanian modern, atau hilirisasi industri harus segera menggantikan lubang galian.
Ingatlah, persiapan hari ini menentukan nasib hari esok. Apakah daerah tersebut akan bertahan hidup dengan identitas baru, atau kolaps bersama sisa debu batubara yang tertinggal.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
