ONLINEWS.CO.ID – Pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dari proses hukum yang menyita perhatian publik memunculkan satu pertanyaan besar: apakah keduanya benar-benar tidak terbukti bersalah, atau ada intervensi kekuasaan lewat amnesti dan abolisi?
Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, publik mulai mempertanyakan apakah Presiden menggunakan wewenangnya untuk memberikan jalan pintas kepada dua tokoh tersebut. Padahal, amnesti dan abolisi merupakan instrumen konstitusional yang kuat, namun bisa berubah menjadi pisau bermata dua jika digunakan secara tidak bijak.
Apa Itu Amnesti dan Abolisi?
Amnesti merupakan pengampunan terhadap sekelompok orang atas tindakan pidana tertentu, biasanya bermuatan politis. Sementara itu, abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap seseorang berdasarkan permintaan Presiden.
Meski Presiden memegang kewenangan tersebut, ia tetap harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Pertanyaannya: seberapa transparankah proses tersebut? Apakah DPR benar-benar mewakili suara rakyat, atau hanya menjalankan formalitas politik?
Risiko Penyalahgunaan oleh Elite
Jika aparat membebaskan Hasto dan Tom bukan karena lemahnya bukti, melainkan karena intervensi politik, maka publik memiliki alasan kuat untuk khawatir. Negara hukum tidak seharusnya tunduk pada kekuasaan. Presiden tidak boleh memberikan pengampunan hanya karena kedekatan politik atau demi menjaga stabilitas pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Amnesti dan abolisi seharusnya menjadi alat hukum dalam kondisi luar biasa—bukan sebagai alat pencitraan atau penyelamatan politik.
Sayangnya, pemerintah sering mengambil keputusan penting seperti ini secara diam-diam. Akibatnya, masyarakat hanya bisa berspekulasi, dan itu membuka ruang ketidakpercayaan.
Jika Presiden benar-benar telah memberikan amnesti atau abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, maka pemerintah wajib menyampaikan alasan, dasar hukum, dan urgensinya secara terbuka kepada publik.
Bahaya Preseden Bagi Masa Depan Hukum
Jika Presiden bisa mengesampingkan proses hukum dengan alasan politik, maka Indonesia berisiko menciptakan preseden berbahaya. Ke depan, Presiden bisa dengan mudah membebaskan siapa pun yang dekat kekuasaan lewat surat pengampunan.
Apa gunanya lembaga penyidikan, pengadilan, dan penegakan hukum jika surat dari Presiden cukup untuk menghapus semua proses hukum?
Amnesti dan abolisi bukanlah mekanisme yang haram, namun juga bukan tameng untuk melindungi elite dari jerat hukum. Jika pemerintah membebaskan Hasto dan Tom lewat kewenangannya, rakyat berhak tahu: ini tanggung jawab negara atau rekayasa politik?
Sebab jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka demokrasi Indonesia sedang dalam bahaya—dan kepercayaan publik kian tergerus.
Oleh: Redaksi Onlinews
