JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tidak menutup pintu dialog dengan DPR RI.
Namun, mereka ingin pembicaraan soal RUU Perampasan Aset menghasilkan kepastian yang jelas, bukan sekadar janji yang berhenti di pemberitaan.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan pihaknya siap berdialog dengan DPR selama aspirasi yang mereka bawa mendapat ruang pembahasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak anti dialog. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog, oke. Tapi harus sesuai dengan harapan kami,” kata Botok di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Bukan Sekadar Pernyataan di Media
AMPB menyoroti rencana DPR yang menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Mereka meminta target tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis.
Menurut Botok, pernyataan melalui media belum cukup menjadi pegangan bagi masyarakat.
“Secara tertulis. Bukan hanya keterangan di media,” tegasnya.
Meski sampai saat ini belum ada anggota DPR yang membuka komunikasi langsung dengan AMPB, Botok memastikan pihaknya siap menghadiri audiensi jika mendapat undangan.
“Kalau besok teman-teman mengajak audiensi, kita siap,” ujarnya.
Dua Tuntutan Dibawa ke Senayan
AMPB membawa dua tuntutan utama dalam rencana aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Pertama, mereka mendesak DPR mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Kedua, mereka mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Bagi AMPB, pemberantasan korupsi membutuhkan aturan yang kuat sekaligus keberanian politik. Karena itu, mereka ingin aspirasi tersebut dibahas secara serius melalui jalur konstitusional.
AMPB Bantah Ingin Bikin Rusuh
Botok juga menegaskan aksi tersebut tidak bertujuan menciptakan kericuhan.
Ia mengatakan kedatangan AMPB ke Jakarta merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan masyarakat di Jabodetabek yang juga berencana menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus.
“Tidak ada niatan untuk membuat rusuh,” katanya.
Pesan tersebut menjadi penting karena penyampaian pendapat di muka umum tetap harus berjalan tertib.
Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, tetapi keamanan, fasilitas publik, dan hak pengguna jalan lain juga harus tetap dihormati.
Massa dari Pati Bergerak ke Jakarta
Sejumlah massa AMPB telah berada di Jakarta. Sementara itu, peserta dari Pati masih bersiap menuju ibu kota.
Botok menyebut lima bus akan berangkat dari Pati sekitar pukul 13.00 WIB. Ia belum menyebutkan jumlah pasti peserta yang akan ikut.
“Terkait demo tinggal eksekusi. Kita sudah konsolidasi kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia, di berbagai daerah,” tuturnya.
Dialog Jadi Jalan Tengah
Di tengah perbedaan tuntutan, dialog dapat menjadi jalan untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses legislasi di parlemen.
AMPB menginginkan kepastian. DPR memiliki mekanisme pembahasan undang-undang.
Keduanya dapat bertemu jika komunikasi berlangsung terbuka dan tuntutan disampaikan melalui jalur damai.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah aksi bukan hanya terletak pada banyaknya massa, tetapi juga pada gagasan, data, dan solusi yang dibawa.
RUU Perampasan Aset pun bukan sekadar persoalan politik.
Aturan tersebut menyangkut upaya negara memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan proses hukum tetap berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. **
Editor : Hadwan
