Ekspor Satu Pintu CPO Siap Rebut Kendali Harga Global

Kamis, 25 Juni 2026 - 07:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Revolusi tata niaga kelapa sawit. Paspi menilai kebijakan ekspor satu pintu Danantara Sumberdaya Indonesia berpotensi memindahkan kendali harga CPO global ke tanah air. Dok: Istimewa.

Revolusi tata niaga kelapa sawit. Paspi menilai kebijakan ekspor satu pintu Danantara Sumberdaya Indonesia berpotensi memindahkan kendali harga CPO global ke tanah air. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Indonesia bersiap mereformasi tata kelola ekspor kelapa sawit secara radikal.

Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui badan baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah berani ini memicu optimisme tinggi bagi para pelaku industri kelapa sawit nasional.

Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayung menyampaikan pandangan itu di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Menurutnya, regulasi baru ini membuka peluang emas bagi Indonesia untuk mengendalikan harga CPO global.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selama ini, pasar Rotterdam di Belanda mengendalikan harga acuan minyak sawit dunia. Sementara itu, bursa Malaysia menjadi kiblat harga bagi para produsen sawit hulu.

Indonesia sebenarnya memegang status sebagai produsen kelapa sawit paling besar di dunia. Namun, sistem perdagangan sawit kita masih kalah bersaing dari Malaysia dan Uni Eropa.

Baca Juga :  Eksepsi Ditolak, Dua Bos Sritex Tetap Diadili Kasus Korupsi Kredit Rp1,3 Triliun

Uni Eropa bahkan mendulang devisa hingga 35 miliar dolar AS setiap tahun dari perdagangan sawit. Padahal, Uni Eropa sama sekali tidak memiliki satu pun pohon kelapa sawit.

Sebaliknya, Indonesia hanya meraih devisa minim meskipun memiliki 16,8 juta hektare lahan sawit. Tungkot menilai kegagalan itu muncul karena ekspor mandiri perusahaan swasta berjalan tanpa koordinasi satu pintu.

Oleh karena itu, penyatuan pintu ekspor di bawah Danantara akan memperkuat posisi tawar negara. Skema ini juga akan memaksa aliran devisa ekspor masuk sepenuhnya ke dalam negeri.

Baca Juga :  Lowongan Kerja Terbaru di Jakarta Job Fest 2025, Ini Daftar Perusahaan Peserta

Kekhawatiran Kapitalisme Negara dan Monopoli Pasar

Namun, kebijakan revolusioner ini juga memicu kritik dan kekhawatiran dari pengamat ekonomi nasional.

Direktur Center for Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mempertanyakan eksistensi pasar bebas masa depan. Ia menilai peran aktif DSI dapat merusak mekanisme penentuan harga secara alami.

Nailul mencemaskan dominasi berlebihan pemerintah dalam mengontrol arus ekspor komoditas ini. Sebab, kontrol mutlak itu berpotensi melahirkan praktik kapitalisme negara yang kaku.

Kebijakan ini juga berisiko meminggirkan peran penting perusahaan swasta dalam rantai pasok. Pada akhirnya, para pelaku pasar menanti formula kompromi paling baik demi menjaga stabilitas industri.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Ungkap Utang Rp1,6 Triliun ke Mitra MBG, Pembayaran Masih Tertahan
Kasus Febrie Adriansyah Masuk Babak Baru, Polri Serahkan ke Kejagung
Hotman Paris Dampingi Febrie Adriansyah di Kasus Korupsi dan TPPU
Pigai Usul Sertifikasi HAM Wajib untuk Promosi Jabatan, Ini Respons Polri
Enam Bulan, Komnas Perempuan Terima 1.833 Laporan Kekerasan terhadap Perempuan
Berkas P-21, Bareskrim Limpahkan 7 Tersangka Narkoba White Rabbit ke Kejari Jaksel
Polri Limpahkan Don Ritto ke Kejagung Besok, Uang dan Emas Sitaan Ikut Diserahkan
Tim 9 Jaksa Alumni KPK Siap Bongkar Kasus Febrie Adriansyah

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:55 WIB

BGN Ungkap Utang Rp1,6 Triliun ke Mitra MBG, Pembayaran Masih Tertahan

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:17 WIB

Kasus Febrie Adriansyah Masuk Babak Baru, Polri Serahkan ke Kejagung

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:20 WIB

Hotman Paris Dampingi Febrie Adriansyah di Kasus Korupsi dan TPPU

Jumat, 17 Juli 2026 - 13:56 WIB

Pigai Usul Sertifikasi HAM Wajib untuk Promosi Jabatan, Ini Respons Polri

Jumat, 17 Juli 2026 - 06:29 WIB

Enam Bulan, Komnas Perempuan Terima 1.833 Laporan Kekerasan terhadap Perempuan

Berita Terbaru