AS Sanksi Jaringan Tentara Bayaran Kolombia yang Bantu Genosida Sudan

Rabu, 10 Desember 2025 - 07:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, 
Tragedi di Kordofan. Kelompok paramiliter RSF meluncurkan serangan drone mematikan yang menyasar warga sipil dan bantuan pangan, memperburuk krisis kemanusiaan di tengah ancaman kelaparan massal. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Tragedi di Kordofan. Kelompok paramiliter RSF meluncurkan serangan drone mematikan yang menyasar warga sipil dan bantuan pangan, memperburuk krisis kemanusiaan di tengah ancaman kelaparan massal. Dok: Istimewa.

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Amerika Serikat (AS) mengambil langkah tegas untuk memutus rantai pasok kekerasan di Afrika. Departemen Keuangan AS resmi menjatuhkan sanksi kepada empat individu dan empat perusahaan pada Selasa (09/12/2025).

Jaringan ini terbukti mendalangi perekrutan tentara bayaran asal Kolombia. Tujuannya, mereka mengirim para petarung tersebut untuk bertempur dalam perang saudara brutal di Sudan.

Para tentara bayaran ini memperkuat Rapid Support Forces (RSF). Padahal, Washington telah menuding kelompok paramiliter tersebut melakukan genosida. RSF bertanggung jawab atas kejahatan perang mengerikan, termasuk pembantaian etnis dan penculikan massal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komoditas Panas Pasar Perang

Mengapa harus orang Kolombia? Mantan tentara Kolombia memang menjadi komoditas paling dicari di pasar perang global. Faktanya, mereka memiliki pengalaman tempur yang luas dari puluhan tahun perang sipil di negaranya sendiri.

Baca Juga :  Pramono Anung Ingatkan Dishub, Perbaikan Tol Semanggi di Hari Libur Bukan Jam Sibuk

Selain itu, mereka menguasai penggunaan peralatan standar NATO dan memiliki pelatihan tempur tingkat tinggi. Akibatnya, keahlian mematikan mereka menjadi aset berharga bagi faksi-faksi yang bertikai di Sudan.

Laporan investigasi mengungkap fakta miris di lapangan. Para tentara bayaran ini tidak hanya bertempur. Mereka juga melatih tentara anak dan mengoperasikan drone tempur.

Bahkan, salah satu tentara bayaran memberikan pengakuan mengejutkan kepada media. Ia menyebut melatih anak-anak di Sudan sebagai hal yang “mengerikan dan gila”. Namun, ia berdalih dingin dengan mengatakan, “Sayangnya, begitulah perang.”

Otak Perekrutan di Dubai

Sanksi AS kali ini membidik tokoh-tokoh kunci di balik layar. Salah satunya adalah Álvaro Andrés Quijano Becerra, seorang pensiunan perwira militer Kolombia yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA).

AS menuduh Quijano memainkan peran sentral dalam merekrut dan mengerahkan pasukan ke Sudan. Istrinya, Claudia Viviana Oliveros Forero, juga turut masuk dalam daftar sanksi.

Sementara itu, Mateo Andrés Duque Botero menjadi target selanjutnya. Ia mengelola perusahaan yang mengurus aliran dana haram tersebut. Tercatat, perusahaannya melakukan transfer jutaan dolar AS untuk membiayai operasi ini pada tahun 2024 dan 2025.

Baca Juga :  Prabowo Gelar Pertemuan 4 Jam di Istana, Bedah Eskalasi Konflik Iran dan Dampaknya

“Amerika Serikat kembali menyerukan kepada aktor eksternal untuk berhenti memberikan dukungan finansial dan militer kepada pihak yang bertikai,” tegas pernyataan Departemen Keuangan AS.

Langkah Penting Tapi Belum Cukup

Analis memberikan reaksi beragam atas keputusan ini. Elizabeth Dickinson dari International Crisis Group menyambut baik langkah tersebut. Ia menyebutnya sebagai tonggak penting untuk mengungkap siapa yang bermain di balik layar.

Akan tetapi, Sean McFate, pakar tentara bayaran, memberikan peringatan realistis. Menurutnya, sanksi saja tidak akan cukup mematikan industri ini.

Bisnis perang adalah ekonomi ilegal yang berpusat di Dubai dan relatif kebal sanksi. Oleh karena itu, McFate memprediksi dunia masih akan melihat lebih banyak tentara bayaran Kolombia di medan konflik global. “Perang adalah bisnis,” peringatnya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

El Nino Kuat dan Mandat B50 Indonesia Dorong Penguatan Pasar
Pemerintah Minta AS Bebaskan Tarif Impor Minyak Sawit
Malaysia Siapkan Peningkatan Campuran Biodiesel B12 dan B15
Puncak 15 Pekan: Harga Minyak Sawit Malaysia Melandai
Lonjakan Harga Global Tekan Impor Minyak Nabati India
Polisi Tembak Mati Pelaku Penabrakan Minivan Pride
Pelaku Lepaskan Tembakan ke Gedung Konsulat AS
Gelombang Fitur AI Interaktif Ubah Pengalaman Membaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:00 WIB

El Nino Kuat dan Mandat B50 Indonesia Dorong Penguatan Pasar

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:17 WIB

Pemerintah Minta AS Bebaskan Tarif Impor Minyak Sawit

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:13 WIB

Malaysia Siapkan Peningkatan Campuran Biodiesel B12 dan B15

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:08 WIB

Puncak 15 Pekan: Harga Minyak Sawit Malaysia Melandai

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:04 WIB

Lonjakan Harga Global Tekan Impor Minyak Nabati India

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal membuka Rapat Analisis dan Evaluasi Semester I Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. (Posnews/DPD RI)

NASIONAL

Budaya Evaluasi Jadi Kunci Reformasi DPD RI

Kamis, 30 Jul 2026 - 09:01 WIB

Tantangan besar proyek remake JRPG. Producer Square Enix Naoki Yoshida membeberkan alasan kerumitan remake Final Fantasy VI serta rumor penggarapan Final Fantasy XVII. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Yoshi-P Ungkap Kerumitan Remake Final Fantasy VI

Kamis, 30 Jul 2026 - 09:00 WIB

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti membuka BTN Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta International Convention Center. (Posnews/Kemendag)

EKBIS

IFW 2026 Jadi Panggung Wastra Indonesia Mendunia

Kamis, 30 Jul 2026 - 08:13 WIB

Kemudahan baru berkomunikasi di browser. WhatsApp meluncurkan fitur Web Calling yang memungkinkan panggilan suara, video call grup, dan pemindahan panggilan secara langsung. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

WhatsApp Luncurkan Fitur Panggilan Suara dan Video di Web

Kamis, 30 Jul 2026 - 08:00 WIB

Langkah tegas lindungi hak digital. Gerakan Stop Killing Games mengkritik rencana Sony menghentikan kaset fisik PlayStation 5 dan menuntut jaminan akses game jangka panjang. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Gerakan Stop Killing Games Kritik Langkah Sony

Kamis, 30 Jul 2026 - 07:12 WIB