DPR RI Dikepung Mahasiswa Hari Ini, Tuntut Harga BBM dan Sembako Turun

Jumat, 19 Juni 2026 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, demo mahasiswa di depan gedung   DPR/MPR RI. (Posnews/Ist)

Ilustrasi, demo mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali mengguncang Ibu Kota.

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).

Massa aksi akan membawa berbagai tuntutan yang menyasar isu ekonomi, politik, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seruan aksi tersebut sebelumnya diunggah melalui akun Instagram Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

Dalam agenda yang beredar, mahasiswa dijadwalkan mulai berkumpul dan bergerak menuju Gedung DPR RI pada siang hari.

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Aisyah, membenarkan rencana aksi tersebut. Ia mengatakan jumlah peserta yang akan turun ke jalan diperkirakan mencapai 500 mahasiswa.

Menurutnya, aksi tidak hanya melibatkan mahasiswa Universitas Trisakti, tetapi juga mendapat dukungan dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Undira) dan Universitas Esa Unggul.

“Perkiraan sekitar 500 orang. Kami tidak sendiri karena ada kawan-kawan dari Undira dan Universitas Esa Unggul. Kemungkinan kami tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB,” ujar Aisyah, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga :  Prabowo Minta Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran 2026 Secara Mewah

Mahasiswa Desak Pemerintah Pulihkan Ekonomi

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama yang mereka nilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menekan harga BBM, meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, serta menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami menuntut pemulihan ekonomi dan politik, termasuk menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga BBM, meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, dan menghentikan pemborosan APBN,” kata Aisyah.

Desak Evaluasi Total Program MBG

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Mereka meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program tersebut untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus memperbaiki pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Mahasiswa menilai evaluasi diperlukan agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga :  AMPB Bantah Demo 27 Agustus Batal, Aksi di Depan Parlemen Tetap Jalan

Tolak Represivitas dan Militerisme

Tuntutan ketiga berkaitan dengan supremasi sipil dan isu hak asasi manusia. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap revisi atau perluasan kewenangan dalam UU Polri yang dinilai berpotensi mengurangi ruang demokrasi.

Selain itu, mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik, penghentian tindakan represif aparat, serta menolak praktik militerisme di Indonesia Timur maupun dalam ranah sipil.

Tak hanya itu, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Polisi Siapkan Pengamanan

Seperti aksi-aksi sebelumnya, aparat kepolisian diperkirakan akan menyiagakan personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi di kawasan parlemen Senayan.

Pengendara yang melintas di sekitar Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, dan kawasan DPR RI diimbau mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas akibat konsentrasi massa aksi pada siang hingga sore hari.

Hingga Jumat pagi, belum ada informasi mengenai pengalihan arus lalu lintas.

Namun, masyarakat diminta memantau perkembangan situasi dan rekayasa lalu lintas yang kemungkinan diberlakukan secara situasional oleh petugas di lapangan. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Viral 64 Nama Diduga Disadap, Benarkah Sudah Terverifikasi?
1.468 Titik Panas Karhutla, Kalteng Paling Mengkhawatirkan
DPR Dorong RUU Penyadapan, Privasi Warga Jadi Sorotan
Komisi Yudisial dan Polri Bahas Polisi Khusus Pengadilan
Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Jokowi tunjukkan ijazah di sidang Roy Suryo
Jokowi Duduk di Kursi Saksi, Polisi Siaga Amankan Sidang Roy Suryo
Dudung Buka Suara soal Tiga Petinggi Polri Tersangka Penyadapan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:23 WIB

Viral 64 Nama Diduga Disadap, Benarkah Sudah Terverifikasi?

Kamis, 5 November 2026 - 17:04 WIB

1.468 Titik Panas Karhutla, Kalteng Paling Mengkhawatirkan

Kamis, 5 November 2026 - 16:55 WIB

DPR Dorong RUU Penyadapan, Privasi Warga Jadi Sorotan

Kamis, 5 November 2026 - 16:44 WIB

Komisi Yudisial dan Polri Bahas Polisi Khusus Pengadilan

Kamis, 5 November 2026 - 16:13 WIB

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Berita Terbaru

Ilustrasi, Penyadapan. (Magnific)

NASIONAL

Viral 64 Nama Diduga Disadap, Benarkah Sudah Terverifikasi?

Kamis, 5 Nov 2026 - 17:23 WIB

Petugas gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan menggunakan helikopter water bombing.

NASIONAL

1.468 Titik Panas Karhutla, Kalteng Paling Mengkhawatirkan

Kamis, 5 Nov 2026 - 17:04 WIB

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Posnews/Gerindra)

NASIONAL

DPR Dorong RUU Penyadapan, Privasi Warga Jadi Sorotan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:55 WIB

Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan membahas pengamanan hakim dan pengadilan. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Komisi Yudisial dan Polri Bahas Polisi Khusus Pengadilan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:44 WIB

PP Polri mendukung Kapolri Suyudi menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit dan dua pejabat Polri. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:13 WIB