Impor 7.500 Sapi Australia Jelang Ramadan, Pemprov DKI Dinilai Abai Kemandirian Pangan

Kamis, 15 Januari 2026 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Stok Menipis, DKI Pilih Impor 7.500 Sapi Australia Meski Kandang Terbatas. (Posnews/Dharma Jaya)

Stok Menipis, DKI Pilih Impor 7.500 Sapi Australia Meski Kandang Terbatas. (Posnews/Dharma Jaya)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Jelang Ramadan kebutuhan masyarakat semakin melonjak. Rencananya Perumda Dharma Jaya akan mengimpor 7.500 ekor sapi hidup dari Australia sepanjang 2026 kembali menuai sorotan publik.

Meski diklaim untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga daging sapi di Jakarta, kebijakan ini dinilai belum menyentuh akar persoalan, terutama penguatan peternak lokal dan kesiapan infrastruktur kandang.

Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD pangan tersebut menyebut impor sapi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan daging menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun demikian, keterbatasan kapasitas kandang justru memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas kebijakan impor berskala besar ini.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengakui, kapasitas kandang di Serang saat ini hanya mampu menampung sekitar 1.300 ekor sapi.

Dengan kondisi itu, dari total rencana impor 7.500 ekor, tahap awal hanya 750 ekor sapi hidup yang bisa didatangkan.

“Untuk tahap awal, diperkirakan 750 ekor sapi hidup yang akan datang,” ujar Raditya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Infrastruktur Terbatas, Impor Tetap Digenjot

Keterbatasan daya tampung ini memicu kritik, sebab Pemprov DKI justru memilih mendorong impor dalam jumlah besar, sementara infrastruktur dasar belum sepenuhnya siap.

Baca Juga :  Oknum TNI Melepaskan Tembakan di Bank Gowa, Diduga Terjerat Utang Judi Online

Meski skema impor bertahap dirancang, publik menilai langkah ini berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menutup kekosongan pasokan.

Di sisi lain, hingga kini izin impor sapi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum juga terbit. Raditya menyebut proses administrasi masih berjalan dan ditargetkan rampung akhir Januari 2026.

Setelah izin keluar, proses pembelian baru bisa dimulai pada Februari.

“Kami masih menunggu persetujuan impor dari Kemendag. Setelah itu, baru bisa mulai proses pembelian,” jelasnya.

Jika izin terbit sesuai rencana, sapi impor diperkirakan tiba di Jakarta dua hingga tiga minggu setelah transaksi. Namun, waktu yang berdekatan dengan Ramadan dinilai cukup berisiko jika terjadi hambatan perizinan atau distribusi.

Stok Sapi Menipis, Ketergantungan Impor Menguat

Lebih lanjut, Raditya mengungkapkan stok sapi Dharma Jaya hampir habis. Saat ini, perseroan hanya menyisakan sekitar 400 ekor sapi, yang sebagian besar sudah dipesan untuk kebutuhan bulan puasa.

Baca Juga :  Polisi Gagalkan Penyelundupan 82 Ribu KL Solar di Banyuasin, Dua Kapal Disita

Kondisi ini memperlihatkan tingginya ketergantungan pada sapi impor, alih-alih memperkuat rantai pasok dari peternak lokal.

Padahal, upaya penguatan produksi dalam negeri dinilai lebih berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga.

Peternak Lokal Kembali Terpinggirkan

Dharma Jaya berdalih permintaan sapi impor datang dari pedagang yang mempertimbangkan faktor genetik dan kualitas sapi impor.

Namun, alasan tersebut kembali memantik kritik karena peternak lokal dinilai belum mendapat dukungan maksimal, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, hingga kepastian serapan pasar.

Sejumlah pengamat pangan menegaskan, impor sapi seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan kebijakan rutin setiap tahun.

Tanpa peta jalan yang jelas untuk memperkuat produksi lokal, kebijakan impor justru berpotensi melemahkan kemandirian pangan dan membuat Jakarta terus bergantung pada pasokan luar negeri.

Dengan rencana impor 7.500 ekor sapi yang masih menunggu izin dan keterbatasan kandang yang nyata, publik kini menanti langkah konkret Pemprov DKI Jakarta—apakah hanya fokus menjaga harga dalam jangka pendek, atau benar-benar serius membangun ketahanan pangan berkelanjutan yang berpihak pada peternak lokal dan konsumen.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SKK Migas Buka Lowongan Kerja S1 2026, Simak Posisi dan Syaratnya
Kasus Impor Ilegal iPhone Naik ke Penuntutan, Bareskrim Kejar DPO
Usulan Provinsi Sunda Menguat, DPR Minta Kajian Menyeluruh
KPK Soroti Raja Juli Telat Lapor Dugaan Gratifikasi
Astamaops Kapolri: Tak Perlu Bentuk Satgas Baru untuk Papua
Waspada! Super New Moon Picu Banjir Rob di 18 Wilayah Pesisir Indonesia 8-22 Juli 2026
Cuaca Jabodetabek Rabu 8 Juli 2026: Cerah Berawan, Suhu Maksimal 34 Derajat
PTUN Batalkan SK Menteri HAM Natalius Pigai, Pemerintah Tempuh Banding

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:27 WIB

SKK Migas Buka Lowongan Kerja S1 2026, Simak Posisi dan Syaratnya

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:03 WIB

Kasus Impor Ilegal iPhone Naik ke Penuntutan, Bareskrim Kejar DPO

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:14 WIB

Usulan Provinsi Sunda Menguat, DPR Minta Kajian Menyeluruh

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:02 WIB

KPK Soroti Raja Juli Telat Lapor Dugaan Gratifikasi

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:54 WIB

Astamaops Kapolri: Tak Perlu Bentuk Satgas Baru untuk Papua

Berita Terbaru

Hambatan di tengah krisis kesehatan. Warga di kamp pengungsian Kpangba mengusir petugas medis yang berupaya melacak kontak erat korban meninggal akibat Ebola. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Wabah Ebola Kongo Meluas: WHO Peringatkan Bahaya

Rabu, 8 Jul 2026 - 18:48 WIB