PARIS, POSNEWS.CO.ID – Peta keamanan Eropa kembali bergeser secara dramatis pada Selasa malam. Inggris dan Prancis secara resmi menyatakan kesiapan mereka untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina setelah kesepakatan damai tercapai. Komitmen besar ini muncul setelah diskusi intensif berbulan-bulan, meskipun Rusia kemungkinan besar akan memblokirnya dengan keras.
Pengumuman tersebut keluar pasca-KTT di Paris yang tuan rumahnya adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Lebih dari dua lusin pemimpin “koalisi negara yang bersedia” hadir, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Menariknya, utusan AS Steve Witkoff dan menantu Donald Trump, Jared Kushner, juga turut serta, menegaskan dukungan Washington di balik layar.
Ketiga pemimpin utama—Macron, Starmer, dan Zelenskyy—menandatangani deklarasi niat trilateral. Dokumen ini akan membuka jalan bagi penempatan sepatu bot tentara Prancis dan Inggris di tanah Ukraina.
“Setelah gencatan senjata, Inggris dan Prancis akan mendirikan pusat-pusat militer di seluruh Ukraina,” tegas Starmer.
Misi “Penjaminan”, Bukan Penyerangan
Namun, pasukan darat yang direncanakan ini tidak akan terlibat langsung dalam pertempuran dengan Rusia jika Moskow melancarkan invasi ulang. Macron memperjelas bahwa tujuan pasukan adalah “untuk memberikan jaminan kembali setelah gencatan senjata”.
Ia mencatat bahwa pasukan tersebut akan ditempatkan “jauh di belakang garis kontak”. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai ukuran atau cakupan kekuatan potensial tersebut. Selain itu, Macron menyebut koalisi telah menyusun rencana pemantauan gencatan senjata di bawah kepemimpinan Amerika.
AS Dukung Penuh di Tengah Isu Venezuela
Kehadiran delegasi AS menjadi sorotan tersendiri. Steve Witkoff menegaskan bahwa jaminan keamanan tersebut “sekuat yang pernah ada”. Ia menjawab keraguan apakah AS akan membantu pasukan Eropa jika diserang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Presiden tidak mundur dari komitmennya, dia kuat untuk negara Ukraina dan untuk kesepakatan damai,” ujar Witkoff. Padahal, Menteri Luar Negeri Marco Rubio batal hadir karena fokus Washington sedang tersedot ke krisis Venezuela pasca-serangan militer AS di sana.
Tembok Penghalang Kremlin dan Perpecahan Eropa
Meskipun Trump mengklaim perdamaian sudah di depan mata, realitas di lapangan berkata lain. Pejabat Rusia berulang kali menolak gencatan senjata sementara. Kremlin juga menyatakan secara kategoris akan menentang penempatan tentara NATO di tanah Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan apa pun.
“Kita hanya bisa mencapai kesepakatan damai jika Putin siap berkompromi. Putin tidak menunjukkan dia siap untuk damai,” aku Starmer realistis.
Di sisi lain, front Eropa tidak sepenuhnya solid. Georgia Meloni dari Italia dan Donald Tusk dari Polandia menyatakan negaranya tidak akan menyumbang pasukan. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengambil jalan tengah: pasukan Jerman bisa berkontribusi, tetapi hanya akan berbasis di negara tetangga, bukan di dalam Ukraina.
Zelenskyy sendiri mengakui ketakutannya. “Jika mereka tidak siap sama sekali, maka itu sebenarnya bukan ‘koalisi yang bersedia’ (coalition of the willing),” sindirnya, menegaskan bahwa kehadiran fisik pasukan sekutu adalah kunci agar jaminan keamanan memiliki makna.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
