TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang secara resmi mengambil langkah luar biasa dengan melonggarkan aturan emisi pada sektor kelistrikan. Kementerian Industri Jepang mengumumkan rencana untuk mencabut pembatasan operasional PLTU batu bara guna menghadapi ancaman kelangkaan energi pada hari Jumat.
Dalam konteks ini, keputusan tersebut muncul setelah panel ahli memberikan persetujuan terhadap usulan pemerintah. Pejabat kementerian industri menegaskan bahwa ketidakpastian pengadaan gas alam cair (LNG) di masa depan semakin meningkat akibat eskalasi militer di wilayah Teluk.
Menghemat LNG Melalui Optimalisasi Batu Bara
Sistem kelistrikan Jepang sangat bergantung pada pembangkit termal yang mencakup 70 persen dari total kebutuhan nasional. Batu bara dan LNG masing-masing menyumbang 30 persen dari fuel mix tersebut. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan batu bara dipandang sebagai cara tercepat untuk menjaga kestabilan pasokan.
Langkah darurat ini menargetkan penghematan LNG sebanyak 500.000 ton dalam satu tahun fiskal. Akibatnya, penyedia daya kini diizinkan mengoperasikan PLTU tua dan kurang efisien pada kapasitas penuh. Sebelumnya, pemerintah mewajibkan pembangkit dengan emisi karbon dioksida tinggi tersebut untuk beroperasi di bawah tingkat 50 persen.
Tekanan Selat Hormuz dan Tren Regional Asia
Kebijakan ini merupakan respon langsung terhadap tindakan Iran yang menutup sebagian jalur perdagangan Selat Hormuz. Jepang berada dalam posisi rentan karena mengimpor lebih dari 90 persen minyaknya dari Timur Tengah. Selain itu, 10 persen pasokan LNG nasional juga berasal dari wilayah yang sama.
Menariknya, tren kembali ke batu bara kini melanda berbagai negara di Asia. Korea Selatan telah mencabut batas kapasitas pembangkit batu bara dan meningkatkan operasional nuklir. Filipina juga mengambil langkah serupa guna menjaga biaya listrik tetap rendah di tengah gangguan pengiriman gas global. Sebaliknya, Jepang beruntung memiliki sumber pasokan batu bara yang lebih stabil, di mana 80 persen impornya berasal dari Australia dan Indonesia.
Kritik Lingkungan dan Risiko Ketergantungan Fosil
Meskipun demikian, langkah ini memicu kekhawatiran serius dari organisasi lingkungan internasional. Yoko Mulholland dari lembaga pemikir E3G menyatakan bahwa kebijakan ini memperbesar risiko kegagalan target penghapusan bertahap PLTU tidak efisien pada tahun 2030.
“Krisis ini mengungkap risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil impor,” ujar Mulholland kepada AFP. Terlebih lagi, ia memperingatkan bahwa langkah ini dapat menghambat ambisi PM Sanae Takaichi untuk mencapai kemandirian energi domestik 100 persen. Oleh sebab itu, para aktivis mendesak pemerintah agar lebih fokus pada pengembangan energi terbarukan sebagai aset strategis nasional yang lebih aman.
Menjaga Stabilitas di Tengah Gejolak
Selain mengoptimalkan batu bara, Jepang juga telah mulai melepaskan sebagian cadangan minyak strategisnya sejak hari Kamis. Strategi multi-jalur ini menunjukkan betapa kritisnya situasi ketahanan energi Tokyo saat ini. Pada akhirnya, pemerintah Jepang harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak untuk menjaga lampu tetap menyala dengan komitmen iklim jangka panjang di tengah perang Timur Tengah yang tak menentu tahun 2026 ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
