Kepala Microsoft Israel Mundur Usai Azure Digunakan Militer

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Etika teknologi di garis depan. Pimpinan Microsoft Israel resmi mengundurkan diri setelah penyelidikan internal membongkar penggunaan platform Azure oleh militer untuk penyadapan massal warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Dok: Istimewa.

Etika teknologi di garis depan. Pimpinan Microsoft Israel resmi mengundurkan diri setelah penyelidikan internal membongkar penggunaan platform Azure oleh militer untuk penyadapan massal warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Dok: Istimewa.

TEL AVIV, POSNEWS.CO.ID – Guncangan etika melanda raksasa teknologi Microsoft di Timur Tengah. General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich, secara resmi meninggalkan posisinya setelah perusahaan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap praktik bisnis dengan militer.

Langkah ini menyusul laporan investigasi dari The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call. Investigasi tersebut mengungkap bahwa teknologi Microsoft menjadi tulang punggung operasi intelijen militer yang kontroversial. Selain Haimovich, beberapa manajer senior lainnya juga dilaporkan telah meninggalkan perusahaan tersebut.

Penyalahgunaan Azure: Penyadapan Jutaan Telepon

Fokus utama skandal ini adalah penggunaan platform cloud Azure oleh Unit 8200. Unit intelijen elit tersebut membangun sistem pengawasan yang mampu mengumpulkan dan menganalisis jutaan panggilan telepon warga Palestina. Secara khusus, operasi ini mencakup wilayah Gaza dan Tepi Barat secara masif setiap harinya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tanpa batas memudahkan militer untuk memutar kembali dan membedah percakapan sipil. Oleh karena itu, penemuan ini memicu kekhawatiran besar di kantor pusat Microsoft di Redmond, Amerika Serikat. Pimpinan senior merasa tidak mendapatkan informasi transparan mengenai penggunaan spesifik teknologi tersebut oleh militer Israel.

Baca Juga :  BIGBANG Resmi Umumkan Jadwal Tur Dunia

Pelanggaran Kode Etik dan Pemutusan Akses

Penyelidikan internal yang melibatkan firma hukum AS, Covington & Burling, menyimpulkan bahwa Unit 8200 telah melanggar ketentuan layanan. Microsoft secara tegas melarang penggunaan teknologinya untuk memfasilitasi surveilans massal terhadap warga sipil.

“Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal warga sipil,” tegas Brad Smith, Wakil Ketua dan Presiden Microsoft. Akibatnya, Microsoft segera menghentikan akses Unit 8200 terhadap layanan cloud dan produk AI yang mendukung proyek tersebut. Keputusan ini menjadi salah satu tindakan paling keras yang pernah Microsoft ambil terhadap klien militer tingkat tinggi.

Kedekatan dengan Unit 8200 Sejak 2021

Dokumen internal menunjukkan bahwa Alon Haimovich berperan penting dalam membina hubungan dengan Unit 8200. Kerja sama ini menguat setelah pertemuan antara CEO Microsoft Satya Nadella dengan komandan unit tersebut pada tahun 2021.

Baca Juga :  Iran Tinjau Proposal AS Saat Harga Minyak Dunia Anjlok

Selanjutnya, Haimovich mengawasi pembangunan area khusus di dalam infrastruktur Azure untuk menyimpan materi intelijen sensitif. Namun, pihak pusat mengeklaim bahwa Satya Nadella dan eksekutif puncak lainnya tidak mengetahui bahwa arsip komunikasi harian warga Palestina dipindahkan ke dalam cloud mereka. Meskipun demikian, Haimovich dalam pesan perpisahannya tetap membanggakan pencapaian menjadikan Israel sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat bagi Microsoft.

Dampak pada Reputasi Global

Skandal ini memperburuk citra perusahaan teknologi di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Singkatnya, pengunduran diri Haimovich menjadi simbol kegagalan pengawasan etika di tingkat regional.

Dengan demikian, masyarakat internasional kini menuntut transparansi lebih besar dari perusahaan Big Tech lainnya. Di tahun 2026 ini, integritas platform digital dalam melindungi hak asasi manusia tetap menjadi isu krusial yang menentukan kepercayaan pengguna di seluruh dunia.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabah Ebola Kongo Meluas: WHO Peringatkan Bahaya
Anthropic Raih Skor Tertinggi di Tengah Ancaman Eksistensial
Gempuran Drone Ukraina Paksa Kilang Minyak Rusia Setop
Nigel Farage Mundur dari Parlemen Inggris
AS Gempur Sasaran Militer Iran Pasca-Serangan Kapal Tanker
Trump Tuntut Kendali Greenland dan Cabut Sanksi Turki
Korban Gempa Venezuela Bertahan Hidup di Bawah Reruntuhan
Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:48 WIB

Wabah Ebola Kongo Meluas: WHO Peringatkan Bahaya

Rabu, 8 Juli 2026 - 14:04 WIB

Gempuran Drone Ukraina Paksa Kilang Minyak Rusia Setop

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:56 WIB

Nigel Farage Mundur dari Parlemen Inggris

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:38 WIB

AS Gempur Sasaran Militer Iran Pasca-Serangan Kapal Tanker

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:31 WIB

Trump Tuntut Kendali Greenland dan Cabut Sanksi Turki

Berita Terbaru

Hambatan di tengah krisis kesehatan. Warga di kamp pengungsian Kpangba mengusir petugas medis yang berupaya melacak kontak erat korban meninggal akibat Ebola. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Wabah Ebola Kongo Meluas: WHO Peringatkan Bahaya

Rabu, 8 Jul 2026 - 18:48 WIB