JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis update terbaru korban bencana di Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga Senin (22/12/2025), korban meninggal dunia mencapai 1.106 jiwa, sementara 175 orang masih dalam pencarian.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut angka tersebut bertambah 16 orang dari laporan akhir pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya ribuan korban jiwa.
“Total korban meninggal kini 1.106 jiwa. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Selanjutnya, BNPB mencatat jumlah pengungsi terus menurun. Saat ini, 520.570 warga masih mengungsi, seiring banyak korban mulai kembali ke rumah atau mengungsi ke tempat kerabat.
Meski begitu, kebutuhan logistik masih dipasok dapur umum pemerintah dan masyarakat dengan dukungan Dinas Sosial.
BNPB Bangun Huntara di Tapanuli Utara
Sementara itu, BNPB mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, sejak Jumat (19/12/2025).
BNPB menyiapkan 40 unit huntara tahap awal di lahan seluas empat hektare di Dusun Sibalanga Julu, Kecamatan Adiankoting.
Hingga Minggu (21/12), pembukaan lahan rampung dan satu unit telah mencapai 75 persen progres pembangunan.
Menariknya, huntara ini menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat dan Aman (RISHAM) serta dirancang sebagai rumah tumbuh yang bisa dikembangkan menjadi hunian tetap.
2.603 Rumah Permanen Dibangun Tanpa APBN
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan 2.603 unit hunian tetap bagi korban bencana Sumatera tanpa menggunakan APBN.
Sebanyak 2.500 rumah didanai Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit dibangun dari dana pribadi Menteri PKP. Pembangunan tahap awal dimulai di Sumatera Utara dengan target groundbreaking pekan ini.
“Uangnya non-APBN. Total 2.603 rumah,” tegas Maruarar.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan harus tetap taat hukum namun tidak menghambat negara membantu rakyat.
Pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas lembaga agar relokasi warga berjalan aman, layak, dan berkelanjutan.
“Rumah bukan sekadar bangunan. Kehidupan masyarakat ikut berpindah,” tandasnya.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
