KPK Bongkar Skandal Kuota Haji 2024, Dokumen Rahasia Disita

Rabu, 20 Agustus 2025 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah empat lokasi terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan penting.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan pada Selasa (19/8/2025). “KPK melanjutkan penggeledahan di tiga kantor asosiasi penyelenggara haji dan satu rumah milik pihak biro travel,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Menurut Budi, tim menemukan berbagai dokumen serta bukti elektronik terkait dugaan jual-beli kuota tambahan haji. Namun, ia tidak merinci lokasi pasti penyitaan barang bukti tersebut.

Dugaan Penyimpangan Kuota Tambahan

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa kasus ini berkaitan dengan pembagian 20 ribu kuota tambahan haji tahun 2024.

Sesuai aturan, kuota tambahan seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pembagian dilakukan secara rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Baca Juga :  Mayat Pria di TPU Bekasi Dijerat Ikat Pinggang, Polisi Pastikan Dugaan Pembunuhan

Keterangan Agen Travel Haji

Dalam penyelidikan, KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk agen travel haji. Keterangan ini dinilai penting untuk mengungkap mekanisme distribusi kuota tambahan.

KPK menegaskan akan terus menelusuri dugaan penyimpangan ini hingga tuntas. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang
Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini
Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan
Kode Istana soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek
Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Kamis, 19 November 2026 - 18:51 WIB

KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 14:06 WIB

Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Berita Terbaru