KAIRO, POSNEWS.CO.ID – Peta diplomasi Timur Tengah kembali bergerak dinamis. Mesir secara resmi mengumumkan pada hari Rabu (21/1) bahwa mereka menerima undangan Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” (Board of Peace).
Kementerian Luar Negeri Mesir merilis pernyataan tegas. Presiden Abdel Fattah el-Sisi setuju untuk berpartisipasi dan akan memproses langkah ini sesuai dengan persyaratan hukum domestik.
“Mesir mengumumkan penerimaan undangan tersebut dan komitmennya untuk memenuhi prosedur hukum dan konstitusional yang relevan,” bunyi pernyataan kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini memperkuat posisi inisiatif diplomatik Trump yang ia promosikan sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan wilayah sekitarnya. Kairo secara spesifik menyatakan dukungannya terhadap misi dewan untuk “fase kedua dari rencana komprehensif mengakhiri konflik di Gaza.”
Diplomasi Penyeimbang: Trump dan PBB
Meskipun merapat ke kubu Trump, Mesir tetap memainkan kartu hati-hati. Kairo menegaskan bahwa partisipasinya akan terlaksana “sesuai dengan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).”
Pernyataan ini merupakan sinyal penting. Mesir bersedia menyelaraskan diri dengan visi diplomatik Trump, namun tetap bersikeras pada legitimasi multilateral. Ini adalah upaya strategis untuk menambatkan keterlibatan mereka dalam kerangka hukum internasional yang sudah ada.
Pengumuman ini muncul tepat saat Presiden el-Sisi menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ia menjadwalkan pertemuan langsung dengan Trump, di mana usulan dewan tersebut menjadi topik diskusi utama di antara para pemimpin global.
Sisi: Stabilisator Regional
Di panggung Davos, Sisi berusaha memosisikan Mesir sebagai stabilisator regional di tengah dinamika Timur Tengah yang bergejolak.
Ia menyoroti isu Lebanon dengan menyambut langkah-langkah pemerintah Beirut untuk memulihkan stabilitas. Sisi secara tersirat mendukung upaya membatasi pengaruh aktor non-negara yang bersenjata. “Lebanon harus menemukan cara untuk mencapai stabilitas total,” tegasnya.
Terkait Suriah, Presiden Mesir menyerukan pendekatan inklusif. Ia mendesak pelibatan seluruh kelompok Suriah dalam proses politik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di negara tersebut.
Palestina Tetap Prioritas Utama
Meski memuji upaya diplomatik Trump dalam mengamankan gencatan senjata Israel-Hamas Oktober lalu, Sisi menegaskan kembali posisi lama Kairo.
“Masalah Palestina masih berada di garis depan prioritas,” ujarnya.
Bagi Mesir, penyelesaian konflik Palestina adalah inti dari stabilitas regional dan batu penjuru untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh. Keputusan bergabung dengan dewan ini tampaknya menjadi cara pragmatis Mesir untuk memastikan kepentingannya—dan kepentingan Palestina—tetap terwakili di meja perundingan yang didominasi AS.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
