TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Harapan warga Jepang akan penurunan beban pajak konsumsi kini mulai memudar. Koalisi pemerintah dan blok oposisi secara mengejutkan mulai melunakkan janji-janji politik mereka terkait penghapusan pajak makanan.
Dalam konteks ini, langkah mundur ini terjadi saat ekonomi Jepang menghadapi tantangan ganda: defisit anggaran kronis dan guncangan harga energi global. Oleh karena itu, para pemimpin politik di Tokyo kini berupaya merumuskan rencana yang lebih masuk akal guna menjaga stabilitas fiskal pada tahun 2026.
Ambisi Takaichi dan Bottleneck Sistem Kasir
Perdana Menteri Sanae Takaichi sebelumnya menyebut pembekuan pajak konsumsi pangan sebagai “ambisi pribadi yang sudah lama ia dambakan”. Namun, sejak memenangkan mandat besar pada pemilu 8 Februari lalu, Takaichi justru cenderung bungkam mengenai isu sensitif tersebut.
Secara khusus, hambatan teknis menjadi salah satu alasan utama kegagalan implementasi pajak 0%. Industri ritel melaporkan bahwa sistem mesin kasir saat ini tidak dirancang guna menangani penghapusan pajak secara total secara instan. Sebagai hasilnya, muncul usulan kompromi untuk memangkas tarif pajak pangan menjadi 1% dari nol persen, guna mempermudah penyesuaian sistem teknologi ritel nasional.
Krisis Energi Timur Tengah dan Tekanan Inflasi
Dinamika internasional memberikan tekanan tambahan bagi kebijakan domestik Jepang. Perang antara blok AS-Israel melawan Iran telah mengganggu navigasi di Selat Hormuz secara masif. Akibatnya, harga minyak mentah melonjak tajam dan memicu inflasi tinggi di Jepang.
Lebih lanjut, Jepang sangat rentan karena mengimpor lebih dari 90% minyak mentahnya dari Timur Tengah. Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), Yuichiro Tamaki, menekankan bahwa lingkungan ekonomi telah “berubah drastis”. Oleh sebab itu, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang mampu meredam disrupsi pasokan energi daripada sekadar merangsang ekonomi melalui pemotongan pajak yang berisiko memperparah inflasi.
Konsensus Lintas Partai dan Kekhawatiran Keidanren
Guna mencari jalan keluar, sebuah “Dewan Nasional” lintas partai telah resmi dibentuk oleh pemerintah untuk membahas revisi pajak pangan. Laporan awal dari dewan ini dijadwalkan terbit pada musim panas mendatang. Meskipun demikian, kelompok bisnis berpengaruh, Keidanren, memberikan catatan peringatan yang sangat keras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam hal ini, Keidanren mendesak pemerintah guna mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang kian rapuh. Sekretaris Jenderal Aliansi Reformasi Sentris, Takeshi Shina, meragukan ketersediaan sumber pendanaan yang permanen. “Tanpa sumber pendapatan yang jelas, kita tidak bisa mempertahankan tarif nol persen selamanya,” ujar Shina. Akibatnya, kebijakan yang hanya berjalan setengah jalan justru dikhawatirkan memicu kemarahan publik di masa depan.
Kesimpulan: Realisme di Atas Populisme
Masa depan beban hidup rumah tangga di Jepang kini bergantung pada hasil perundingan dewan nasional tersebut. Pada akhirnya, pemerintah Takaichi tampaknya lebih memilih jalur realisme ekonomi daripada memenuhi janji populis yang sulit dibiayai pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau seberapa efektif Jepang mampu menavigasi krisis energi tahun 2026 ini. Kedaulatan fiskal menjadi taruhan utama saat otoritas berupaya menjaga daya beli masyarakat tanpa menghancurkan struktur anggaran negara di tengah anarki politik global saat ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
