Pentagon Geser Beban: Korea Selatan Wajib Pimpin Pertahanan

Sabtu, 24 Januari 2026 - 14:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Dokumen strategi baru AS mengubah peta keamanan Semenanjung Korea. Seoul dituntut mandiri, sementara kata sakti

Ilustrasi, Dokumen strategi baru AS mengubah peta keamanan Semenanjung Korea. Seoul dituntut mandiri, sementara kata sakti "denuklirisasi" menghilang dari kamus Washington. Dok: Istimewa.

SEOUL, POSNEWS.CO.ID – Pentagon membuat pergeseran strategis yang signifikan di Asia Timur. Sebuah dokumen kebijakan yang rilis pada hari Jumat (23/1) mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memperkirakan peran yang “lebih terbatas” dalam menghalangi ancaman Korea Utara.

Sebaliknya, dokumen tersebut menegaskan bahwa Korea Selatan harus mengambil “tanggung jawab utama” untuk tugas pertahanan tersebut. Langkah ini kemungkinan akan memicu kekhawatiran baru di Seoul mengenai komitmen keamanan jangka panjang sekutu utamanya.

Saat ini, Korea Selatan menampung sekitar 28.500 tentara AS sebagai bagian dari pertahanan gabungan. Mengantisipasi peran yang lebih besar, Seoul telah menaikkan anggaran pertahanannya sebesar 7,5% untuk tahun ini.

“Korea Selatan mampu mengambil tanggung jawab utama untuk menghalangi Korea Utara dengan dukungan AS yang kritis namun lebih terbatas,” bunyi Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy) tersebut.

Modernisasi Aliansi atau Pengalihan Fokus?

Pentagon menyebut pergeseran ini konsisten dengan kepentingan Amerika dalam memperbarui postur kekuatan di Semenanjung Korea. Pejabat AS dalam beberapa tahun terakhir telah mengisyaratkan keinginan untuk membuat pasukan AS di Korea Selatan lebih fleksibel.

Baca Juga :  Jawab Tuduhan Trump, Zelenskyy Siap Gelar Pemilu Perang dalam 90 Hari: Bantu Kami Amankan TPS!

Tujuannya jelas: agar pasukan tersebut dapat beroperasi di luar semenanjung untuk merespons ancaman yang lebih luas, seperti membela Taiwan atau menahan jangkauan militer China yang terus tumbuh.

Pergeseran ini merupakan bagian dari apa yang Washington sebut sebagai “modernisasi aliansi” di bawah pemerintahan Trump.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lee Jae-myung: “Mentalitas Patuh” Harus Hilang

Menariknya, dorongan ini sejalan dengan visi pemimpin di Seoul. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, secara pribadi telah mendorong otonomi pertahanan yang lebih besar.

Pada bulan September lalu, Lee mengkritik keras ketergantungan negaranya. Ia menyebut pandangan bahwa pertahanan mandiri mustahil tanpa pasukan asing sebagai “mentalitas patuh” yang harus diubah.

Meskipun demikian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan tetap berhati-hati. Dalam pernyataan hari Sabtu, mereka menegaskan bahwa Pasukan AS di Korea (USFK) tetap menjadi pusat aliansi dan akan terus berfungsi untuk mencegah agresi Korea Utara.

Baca Juga :  Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Langsung Diborgol Kejagung Tersandung Kasus

Hilangnya Kata “Denuklirisasi”

Satu detail mencolok dalam dokumen tersebut adalah ketiadaan kata “denuklirisasi”. Ini adalah makalah strategi besar kedua yang menghilangkan bahasa tersebut.

Padahal, pemerintahan Biden pada 2022 secara eksplisit menyatakan “denuklirisasi lengkap dan dapat diverifikasi” sebagai tujuan utama. Penghilangan ini menyiratkan bahwa Washington mungkin sedang beralih strategi: dari upaya penghapusan total menuju pengelolaan (managing) gudang senjata nuklir Korea Utara.

Fokus Utama: China

Dokumen setebal 25 halaman itu menegaskan prioritas Pentagon: membela tanah air dan memastikan China tidak mendominasi AS atau sekutunya di Indo-Pasifik.

“Ini tidak memerlukan perubahan rezim atau perjuangan eksistensial lainnya. Sebaliknya, perdamaian yang layak, dengan syarat yang menguntungkan bagi orang Amerika tetapi juga dapat China terima… adalah mungkin,” tulis dokumen tersebut.

Menariknya, dokumen ini tidak menyebut nama Taiwan secara eksplisit, meskipun ketegangan di selat tersebut menjadi salah satu pendorong utama fleksibilitas pasukan AS di kawasan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Sumber Berita: Guardian

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Trump Luncurkan Dana Kompensasi $1,7 Miliar: Pendukung Beraksi
Gencatan Senjata di Ujung Tanduk: Trump Ancam Serangan
Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi
Kejagung Musnahkan Jam Rolex KW Sitaan Koruptor Asabri Jimmy Sutopo
Densus 88 Soroti Ancaman Digital terhadap Anak, Literasi dan Deteksi Dini Diperkuat
Marinir AS Uji Sistem HIMARS untuk Deteksi Ancaman China
Pigai Kritik Media Dipenuhi Berita Negatif, Minta Jurnalis Lebih Objektif
Pramono Anung Warning Jual Beli Kartu Layanan Gratis, Pemprov DKI Siap Tindak Tegas

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 13:47 WIB

Trump Luncurkan Dana Kompensasi $1,7 Miliar: Pendukung Beraksi

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:43 WIB

Gencatan Senjata di Ujung Tanduk: Trump Ancam Serangan

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB

Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:23 WIB

Kejagung Musnahkan Jam Rolex KW Sitaan Koruptor Asabri Jimmy Sutopo

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:01 WIB

Densus 88 Soroti Ancaman Digital terhadap Anak, Literasi dan Deteksi Dini Diperkuat

Berita Terbaru

Kompensasi bagi

INTERNASIONAL

Trump Luncurkan Dana Kompensasi $1,7 Miliar: Pendukung Beraksi

Kamis, 21 Mei 2026 - 13:47 WIB

Diplomasi penuh ancaman. Presiden Donald Trump mengeklaim negosiasi damai dengan Iran berada di tahap akhir, namun tetap memberikan ultimatum serangan militer. Kebuntuan ini terus memicu volatilitas harga minyak global. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Gencatan Senjata di Ujung Tanduk: Trump Ancam Serangan

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:43 WIB

Ilustrasi, Kepatuhan digital menjadi pertaruhan. Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda A$650.000 kepada X Corp karena gagal memberikan informasi mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada otoritas keamanan daring. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB