Polda Metro Didesak Periksa Mantan Kabais TNI dalam Kasus Andrie Yunus

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. (Posnews/Ist)

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terus mendorong pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus.

Kali ini, Kontras mendesak Polda Metro Jaya memeriksa mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo serta dua terpidana yang sebelumnya menjalani hukuman dalam peradilan militer.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyampaikan desakan tersebut saat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dimas menilai penyidik harus memeriksa pihak-pihak yang selama ini belum tersentuh proses hukum agar dapat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Kontras Desak Polisi Panggil Mantan Petinggi Bais TNI

Dimas meminta penyidik memanggil mantan Kabais TNI, mantan Wakabais, dan pejabat intelijen yang dikenal sebagai Direktur E.

Baca Juga :  BMKG Minta Warga Jabodetabek Siaga Hujan Lebat dan Petir 29–31 Oktober 2025

Menurut Dimas, empat pelaku yang telah menerima vonis dalam peradilan militer merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Dimas menegaskan penyidik perlu memeriksa para pejabat tersebut untuk menguji temuan investigasi Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menduga keterlibatan pihak lain dalam kasus itu.

“Dalam proses peradilan militer, penyidik tidak pernah memanggil Kabais, Wakabais yang kemudian diganti, maupun Direktur E. Padahal, mereka berkaitan dengan rangkaian peristiwa penyiraman air keras yang terjadi selama ini,” kata Dimas.

Ia menilai penyidik dapat mengungkap dugaan operasi di balik aksi penyiraman air keras dengan memeriksa para pejabat tersebut.

Kontras Dorong Pemeriksaan Dua Terpidana

Selain mendesak penyidik memeriksa mantan petinggi Bais TNI, Kontras juga meminta penyidik memanggil Edi Sukardo dan Budi Haryanto Widicahyono yang telah menerima vonis dalam peradilan militer.

Dimas menilai penyidik memiliki dasar kuat untuk memeriksa keduanya karena mereka sudah tidak lagi menyandang status prajurit aktif TNI.

“Status mereka sekarang bukan lagi prajurit aktif, sehingga penyidik patut memeriksa dan mendalami keterangannya,” ujarnya.

Menurut Dimas, penyidik dapat memperkuat konstruksi perkara sekaligus melengkapi fakta yang terungkap dalam persidangan militer dengan memeriksa kedua terpidana tersebut.

Baca Juga :  Polri Terima Penghargaan Kementerian PKP atas Dukungan Program 3 Juta Rumah Subsidi

Tim Advokasi Temukan Dugaan Keterlibatan 16 Orang

Dimas juga mengungkapkan bahwa Tim Advokasi untuk Demokrasi berhasil mengidentifikasi 16 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Empat orang telah menerima vonis dari peradilan militer. Namun, tim investigasi menduga 12 orang lainnya turut berperan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Tim Advokasi untuk Demokrasi mengidentifikasi para terduga melalui rekaman CCTV dan analisis OSINT (intelijen sumber terbuka).

“Kami mengidentifikasi 16 orang yang terkait dengan kasus penyiraman air keras di Jalan Talang, Salemba, Jakarta Pusat, melalui rekaman CCTV dan analisis OSINT,” ujar Dimas.

Polda Metro Jaya Hadapi Desakan Usut Aktor Intelektual

Saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami laporan Kontras terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Masyarakat sipil dan pegiat HAM terus mendesak penyidik mengungkap seluruh pelaku, termasuk aktor intelektual di balik penyiraman air keras.

Jika penyidik menindaklanjuti temuan tersebut, pengungkapan kasus ini berpotensi memasuki babak baru. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran Polri 2027 Kurang Rp66 Triliun, Remunerasi hingga Pemilu Jadi Alasan
Kabar Gembira! Tiket Kapal ASDP Diskon Besar Selama Libur Sekolah 2026
MenHAM Pigai: MBG Justru Wujud Pemenuhan Hak Dasar, Bukan Pelanggaran HAM
Dedi Mulyadi dan AM Hendropriyono Bahas Revitalisasi Wayang, Soroti Moral Bangsa
Program MBG Berubah, BGN Sesuaikan Insentif Berdasarkan Jumlah Penerima Manfaat
Deddy Sitorus Balas PSI, PDIP Sebut Jokowi Jadi Studi Kasus Politik
Viral! Eks Ketua BEM UGM Klaim Mobilnya Dipasangi Alat Pelacak
Anggaran KemenHAM 2027 Fokus Kanwil dan Pelayanan HAM, Bukan Bangun Gedung

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:38 WIB

Polda Metro Didesak Periksa Mantan Kabais TNI dalam Kasus Andrie Yunus

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:06 WIB

Anggaran Polri 2027 Kurang Rp66 Triliun, Remunerasi hingga Pemilu Jadi Alasan

Rabu, 17 Juni 2026 - 08:32 WIB

Kabar Gembira! Tiket Kapal ASDP Diskon Besar Selama Libur Sekolah 2026

Rabu, 17 Juni 2026 - 06:43 WIB

MenHAM Pigai: MBG Justru Wujud Pemenuhan Hak Dasar, Bukan Pelanggaran HAM

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:13 WIB

Dedi Mulyadi dan AM Hendropriyono Bahas Revitalisasi Wayang, Soroti Moral Bangsa

Berita Terbaru

Ilustrasi, Misi damai Vatikan di Asia Timur. Kardinal Lazzaro You Heung-sik menyebut Paus Leo XIV siap mengunjungi Korea Utara guna meredakan ketegangan politik regional. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang

Rabu, 17 Jun 2026 - 16:24 WIB

Sinergi Tokyo-Washington di G7. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menggelar pertemuan bilateral singkat bersama Presiden AS Donald Trump untuk membahas isu Timur Tengah dan tarif dagang. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran

Rabu, 17 Jun 2026 - 15:17 WIB