JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pesan keras dari mimbar negara.
Dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-81 RI, ia mengungkap bahwa pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung dan memerintahkan aparat untuk membongkar siapa pun yang membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Pidato itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya minta Panglima TNI dan Kapolri mengusut. Masa 1.000 tambang ilegal berjalan tanpa diketahui aparat?” kata Prabowo.
Negara Tidak Boleh Kalah
Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal.
Ia meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menelusuri kemungkinan adanya pembiaran atau keterlibatan aparat di lapangan.
Menurutnya, pangkat dan jabatan harus menjadi amanah untuk melindungi rakyat, bukan sekadar simbol kekuasaan.
“Untuk apa negara memberi pangkat dan jabatan jika tidak mampu menertibkan pelanggaran? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia,” tegasnya.
Keberanian Seorang Pemimpin
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang berani menegakkan disiplin, bahkan terhadap orang-orang yang pernah ia percaya.
“Kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang harus kita tindak. Tetapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, itu harus dilakukan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa integritas dan keberanian mengambil keputusan merupakan fondasi utama kepemimpinan.
Prabowo Turut Menyoroti Bea Cukai dan Bakamla
Prabowo juga meminta Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) ikut mengusut dugaan penyelundupan yang berkaitan dengan tambang ilegal.
“Bea Cukai harus diusut. Bakamla juga. Tugasmu menjaga penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan?” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh aparat bekerja tegas, transparan, dan bertanggung jawab.
Penutupan 1.000 tambang timah ilegal menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat penegakan hukum, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan bagi masyarakat. **
Editor : Hadwan
