JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi terjadi di setiap institusi pemerintahan, mulai dari kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai, fakta ini tidak boleh disembunyikan dari rakyat.
Pernyataan itu ia sampaikan saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Korupsi adalah masalah besar bangsa kita. Perilaku korupsi ada di semua eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Bahkan ada di BUMN dan BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus ditutup-tutupi,” tegas Prabowo.
299 Hari Pimpin Pemerintahan, Prabowo Ungkap Penyelewengan
Prabowo mengaku, setelah 299 hari memimpin eksekutif, ia mengetahui skala besar penyelewengan yang terjadi di pemerintahan. Menurutnya, kabar buruk ini perlu dilaporkan kepada para wakil rakyat sebagai bentuk transparansi.
Ia mengingatkan, Indonesia harus berani melihat kekurangan dan kesalahan agar bisa memperbaiki diri. “Kita harus berani melihat penyakit yang ada di tubuh bangsa ini agar bisa melakukan pembenahan,” ujarnya.
Pesan Terkait UUD 1945
Selain menyoroti korupsi, Prabowo meminta seluruh elemen bangsa untuk menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman nyata, bukan sekadar slogan atau mantra politik.
“Kalau kita konsekuen menjalankan apa yang dirancang para pendiri bangsa, saya yakin Indonesia akan selamat,” katanya.
Prabowo menyebut, UUD 1945 adalah rancang bangun negara yang relevan, ampuh, dan operasional. Karena itu, rakyat Indonesia perlu mempelajarinya secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (red)
