WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Eskalasi politik di ibu kota Amerika Serikat mencapai titik didih baru pada Kamis pagi. Partai Republik secara resmi memblokade upaya Partai Demokrat untuk mencabut wewenang perang Presiden Donald Trump terhadap Iran.
Dalam konteks ini, Perwakilan Chris Smith memimpin sesi singkat di DPR yang menghentikan langkah Demokrat sebelum pemungutan suara berlangsung. Oleh karena itu, ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif mengenai kontrol militer kini memasuki babak krisis konstitusional yang serius di tahun 2026.
Ancaman “Kematian Peradaban” dan Konvensi Jenewa
Kekhawatiran Demokrat memuncak setelah Presiden Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial awal pekan ini. Trump mengancam bahwa “seluruh peradaban akan mati” jika Teheran tidak segera menyerah. Dalam hal ini, para kritikus menyoroti bahwa ancaman semacam itu melanggar Konvensi Jenewa 1949.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengancam genosida bukanlah sebuah taktik negosiasi,” tegas Perwakilan Sara Jacobs dari California. Bahkan, puluhan anggota parlemen kini menuntut pencopotan Trump dari jabatannya. Mereka menilai penargetan infrastruktur sipil yang esensial secara sengaja merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat Washington toleransi.
Kembalinya Wacana Pemakzulan dan Amendemen ke-25
Untuk pertama kalinya dalam periode kedua kepemimpinannya, istilah “impeachment” kembali bergema di lorong-lorong Kongres. Meskipun demikian, Demokrat sebelumnya sangat berhati-hati dalam menyuarakan isu ini guna menghindari serangan balik dari pemilih.
Namun, situasi berubah drastis setelah Trump mengancam akan mengebom Iran kembali ke “Zaman Batu”. Selain itu, muncul desakan penggunaan Amendemen ke-25 guna menonaktifkan presiden secara sementara. Perwakilan Madeleine Dean menyebut pemakzulan sebagai instrumen sah untuk mengendalikan presiden yang ia nilai tidak bermoral. “Ada daftar panjang kejahatan berat dan pelanggaran ringan yang telah ia lakukan,” tegas Dean.
Barter Anggaran: Rudal Patriot vs Asuransi Kesehatan
Strategi baru Demokrat kini adalah menghubungkan kebijakan luar negeri yang agresif dengan kesulitan ekonomi rumah tangga. Sebagai hasilnya, mereka menyoroti ketimpangan biaya antara operasi militer di Timur Tengah dengan kesejahteraan domestik.
Secara spesifik, Perwakilan James Walkinshaw membandingkan biaya penggunaan rudal Patriot. Satu rudal Patriot berharga jutaan dolar hanya untuk mencegat drone Iran yang bernilai $10.000. Akibatnya, anggaran tersebut justru menyedot subsidi federal untuk premi asuransi kesehatan rakyat. Walkinshaw mencatat bahwa 33.000 warga Virginia baru saja kehilangan akses jaminan kesehatan akibat blokade anggaran oleh pihak Republik di tengah pemborosan biaya perang.
Menanti Pemilihan Sela November
Masa depan kedaulatan legislatif Amerika Serikat kini bergantung pada hasil pemilihan sela bulan November mendatang. Pada akhirnya, Demokrat berharap dapat merebut kendali DPR guna meluncurkan penyelidikan formal terhadap kebijakan Trump.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau apakah sistem checks and balances AS mampu meredam ambisi militer kepresidenan. Perang di Iran bukan lagi sekadar urusan geopolitik, melainkan telah bertransformasi menjadi sengketa hukum dan ekonomi domestik yang akan menentukan nasib administrasi Trump di tahun 2026 ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
