Rusia Tuntut Penyerahan Donbas, Trump Tekan Kiev

Sabtu, 24 Januari 2026 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Teror di siang bolong. Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone pada jam kerja guna memaksimalkan korban sipil, sementara Presiden Zelenskyy mengeklaim posisi militer Ukraina kini berada dalam kondisi terbaik dalam sepuluh bulan terakhir. Dok: Istimewa.

Teror di siang bolong. Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone pada jam kerja guna memaksimalkan korban sipil, sementara Presiden Zelenskyy mengeklaim posisi militer Ukraina kini berada dalam kondisi terbaik dalam sepuluh bulan terakhir. Dok: Istimewa.

MOSKOW, POSNEWS.CO.ID – Momen diplomatik paling krusial sejak pecahnya perang Eropa bermula hari ini, Jumat (23/1). Delegasi tingkat tinggi dari Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat secara resmi memulai pembicaraan tiga pihak (trilateral) di Abu Dhabi.

Pertemuan ini menandai momen pertama di mana ketiga pihak bertatap muka secara langsung sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada Februari 2022.

Akan tetapi, atmosfer di ruang perundingan terasa dingin. Kremlin datang dengan membawa posisi keras yang tak tergoyahkan. Bahkan, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan tuntutan maksimalis Moskow tepat saat pembicaraan hendak mulai.

“Dunia sudah mengetahui posisi Rusia… angkatan bersenjata Ukraina harus meninggalkan wilayah Donbas,” tegas Peskov. “Pihak Kiev harus menarik mereka dari sana. Ini merupakan kondisi yang sangat penting.”

Delegasi “Militer” dan Intelijen

Selanjutnya, komposisi delegasi yang hadir mengindikasikan bahwa pembicaraan akan berfokus berat pada aspek keamanan dan militer, bukan sekadar politik.

Rusia menugaskan Laksamana Igor Kostyukov, direktur badan intelijen militer Rusia (GRU), untuk memimpin timnya. Kehadiran kepala mata-mata militer ini mengirimkan sinyal jelas tentang prioritas Moskow.

Baca Juga :  Rakyat Jepang Berikan Suara di Tengah Skandal dan Salju Tebal

Sementara itu, di pihak Amerika Serikat, menantu Donald Trump, Jared Kushner, mendampingi utusan khusus Steve Witkoff. Wajah baru juga muncul: Josh Gruenbaum, komisaris Layanan Akuisisi Federal (FAS). Ia baru saja menerima penunjukan sebagai penasihat senior di “Dewan Perdamaian” Trump.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berbicara melalui pesan suara kepada wartawan. Ia menyatakan bahwa delegasinya berada pada “tingkat negosiator” dan “tahu apa yang harus dilakukan”.

Trump: “Bodoh Jika Gagal”

Ketiga pihak menggelar pertemuan ini setelah Witkoff dan Vladimir Putin bertemu untuk ketujuh kalinya di Moskow. Pemerintahan Trump terus mendorong penyelesaian damai dengan agresif, bahkan terkesan menekan Kiev.

Dalam komentarnya pada hari Rabu, Trump tidak berbasa-basi. Ia mengatakan bahwa Putin dan Zelenskyy akan bertindak “bodoh” jika mereka gagal bersatu dan menyelesaikan kesepakatan ini.

“Saya memiliki pertemuan yang baik (dengan Zelenskyy), tetapi saya telah melakukan banyak pertemuan baik dengan Presiden Zelenskyy dan sepertinya perdamaian itu tidak terjadi,” keluh Trump, yang menunjukkan ketidaksabarannya.

Baca Juga :  Pemprov DKI Jakarta Serap 100 Persen Dana Hibah Partai Politik 2024 Sebesar Rp41,75 Miliar

Skeptisisme Barat: “Tuntutan Maksimalis”

Menanggapi situasi ini, Jerman, sekutu utama Ukraina di Eropa, menyuarakan keraguan besar. Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Meyer, mempertanyakan kesediaan Moskow untuk beranjak dari tuntutan maksimalisnya. Tuntutan tersebut mencakup pengambilalihan wilayah yang saat ini bahkan belum militer Rusia kuasai.

“Kita tidak akan memperoleh apa pun jika perjanjian damai pada akhirnya hanya memberi Rusia ruang bernapas untuk meluncurkan serangan baru di kemudian hari,” kata Meyer.

Senada dengan kekhawatiran itu, retorika dari Moskow justru memperkuat keraguan Barat. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa mengisyaratkan tujuan perubahan rezim. Ia menyebut bahwa pihak Rusia sama sekali tidak dapat menerima proposal apa pun yang bertujuan melestarikan “rezim Nazi saat ini” di Kiev.

Sementara diplomasi tingkat tinggi ini berlangsung, rakyat Ukraina harus terus bertahan hidup. Mereka menghadapi serangan infrastruktur energi yang brutal di tengah musim dingin yang membeku.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026
Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit
Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman
10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone
Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres
AS Tarik 5.000 Pasukan dari Jerman Setelah Perselisihan Trump-Merz
Viral Dosen UIN Jambi Digerebek Istri di Kos Bersama Mahasiswi, Jabatan Dicopot
Pria di Pool Bus MGI Sukabumi Tewas Ditusuk dan Dikeroyok, Polisi Buru Pelaku

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:40 WIB

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:59 WIB

10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Berita Terbaru

Transformasi di garis depan. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengumumkan reformasi sistemik militer Ukraina mulai Juni 2026 guna mengatasi kekurangan personel dan meningkatkan kesejahteraan pasukan infanteri. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB