JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Mengapa dunia tidak pernah benar-benar mencapai perdamaian abadi meskipun institusi internasional telah menjanjikannya selama berabad-abad? Jawaban yang paling jujur, menurut para penganut Realisme Klasik, tidak terletak pada rusaknya sistem, melainkan pada apa yang ada di dalam hati setiap manusia.
Hans Morgenthau, arsitek utama teori ini, menegaskan bahwa politik adalah perjuangan memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa perang tetap pecah di tahun 2026, kita tidak boleh hanya melihat pada draf perjanjian diplomatik. Kita harus berani melihat pada sifat dasar kekuasaan itu sendiri.
1. Animus Dominandi: Akar Biologis Keinginan Berkuasa
Morgenthau memperkenalkan konsep yang ia sebut sebagai animus dominandi. Istilah ini merujuk pada dorongan naluriah manusia untuk mendominasi sesamanya. Berbeda dengan kebutuhan biologis untuk makan atau berlindung, hasrat berkuasa tidak memiliki batas akhir yang memuaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, kekuasaan bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri. Manusia secara alami ingin diakui, dihormati, dan ditaati. Alhasil, dalam skala internasional, dorongan ini bertransformasi menjadi kebijakan luar negeri yang ekspansif. Ketika seorang pemimpin merasa negaranya memiliki kekuatan, ia akan cenderung menggunakannya untuk memperluas pengaruhnya. Sifat haus kekuasaan ini bersifat tetap dan tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh kemajuan teknologi atau pendidikan moral.
2. Ego Pemimpin: Unsur Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri
Meskipun sistem internasional bersifat anarkis, kebijakan sebuah negara tetaplah hasil keputusan individu. Realisme Klasik memberikan ruang besar bagi analisis terhadap psikologi dan ambisi personal para pemimpin dunia.
Selanjutnya, kebijakan luar negeri sering kali merupakan proyeksi dari ego sang pemimpin. Sebagai contoh, keinginan seorang presiden untuk mencatatkan namanya dalam sejarah atau rasa tidak aman (insecurity) pribadinya dapat mendorong negara ke dalam petualangan militer yang berisiko tinggi. Bahkan, Morgenthau mengingatkan bahwa kepentingan nasional sering kali “petugas definisikan sebagai kekuasaan” oleh para elit politik. Ego ini membuat meja perundingan menjadi sangat emosional dan sulit diprediksi, karena bagi seorang pemimpin, kekalahan diplomatik sering kali dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat pribadinya.
3. Kritik terhadap Moralitas Universal di Dunia yang Anarkis
Salah satu poin paling kontroversial dari pemikiran Morgenthau adalah pemisahannya antara moralitas individu dan moralitas politik. Ia berargumen bahwa tidak ada standar moral universal yang bisa menjadi pedoman bagi tindakan negara.
Meskipun begitu, banyak pihak mencoba membungkus ambisi kekuasaan mereka dengan bahasa moralitas atau hukum internasional. Morgenthau menyebut tindakan ini sebagai “ideologi” yang berbahaya. Sebab, memaksakan visi moral satu negara kepada negara lain justru akan memicu konflik yang lebih besar. Bagi seorang negarawan, kebajikan tertinggi bukanlah kepatuhan pada aturan abstrak, melainkan kebijaksanaan (prudence) untuk menjaga kelangsungan hidup negaranya. Oleh sebab itu, mengabaikan realitas kekuasaan demi mengejar utopia moral hanya akan membawa bangsa pada bencana.
Kesimpulan: Menghadapi Realitas yang Pahit
Realisme Klasik menawarkan pandangan yang mungkin terasa kelam, namun sangat jujur. Selama manusia masih menjadi penggerak politik, maka ambisi dan persaingan kekuasaan akan selalu ada.
Pada akhirnya, perdamaian hanya bisa tercapai melalui keseimbangan kekuatan (balance of power), bukan melalui janji-janji hampa mengenai persaudaraan universal. Kita harus menerima bahwa konflik adalah konsekuensi alami dari keberagaman ambisi manusia. Dengan memahami batasan dari sifat dasar kita, para pemimpin dunia di tahun 2026 diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengelola persaingan, agar nafsu berkuasa tidak berubah menjadi api yang membakar seluruh peradaban manusia.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
