WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Gedung Putih akhirnya membuka suara terkait operasi militer kontroversial di perairan internasional. Mereka mengonfirmasi bahwa seorang laksamana Amerika Serikat (AS) memerintahkan serangan susulan atau “double-tap” terhadap penyintas kapal yang diduga penyelundup narkoba.
Pengakuan ini muncul pada Senin (01/12/2025). Seketika, gelombang kritik menghantam Pentagon dan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Tuduhan kejahatan perang mulai bermunculan dari Capitol Hill. Pasalnya, menyerang orang yang selamat dari kapal karam (shipwrecked survivors) merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius. Meskipun demikian, Gedung Putih bersikeras bahwa Admiral Frank Bradley bertindak secara sah dan legal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perintah Mematikan dari Pucuk Pimpinan
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan posisi pemerintah. Menurutnya, Admiral Bradley bekerja dalam wewenangnya untuk memastikan ancaman terhadap AS benar-benar musnah.
“Hegseth memberi wewenang kepada Laksamana Bradley untuk melakukan serangan kinetik ini,” ujar Leavitt.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth pun langsung pasang badan. Melalui platform X, ia menyebut Bradley sebagai “pahlawan Amerika”. Hegseth menegaskan dukungan penuhnya terhadap keputusan tempur sang laksamana pada misi 2 September lalu.
Namun, senator Chris Murphy dari Partai Demokrat melihat hal berbeda. Ia menuduh Hegseth sedang melempar tanggung jawab (passing the buck).
“Hegseth mengalihkan kesalahan. Padahal, baik Republik maupun Demokrat mulai menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan ilegal dan sangat tidak bermoral,” tegas Murphy kepada CNN.
Langgar Manual Perang Sendiri?
Kontroversi utama terletak pada legalitas serangan kedua. Laporan media menyebutkan serangan awal pada 2 September menyisakan dua orang yang selamat. Nahasnya, serangan susulan kemudian membunuh mereka atas perintah komando.
Total 11 orang tewas dalam dua serangan tersebut. Faktanya, kampanye militer anti-narkoba ini telah menewaskan lebih dari 80 orang dalam beberapa bulan terakhir.
Hegseth bersikeras bahwa tindakan tersebut mematuhi hukum konflik bersenjata. Akan tetapi, klaim ini bertentangan dengan Manual Hukum Perang Pentagon sendiri.
Dokumen tersebut menyatakan secara eksplisit: “Perintah untuk menembaki orang yang karam jelas ilegal.”
Senator Tuntut Investigasi Menyeluruh
Senator Mark Kelly, mantan pilot tempur Angkatan Laut, menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia mendesak Kongres untuk segera melakukan investigasi.
“Saya khawatir jika benar ada penyintas yang berpegangan pada kapal rusak lalu diserang, itu sudah melampaui batas,” ujarnya.
Kelly sebelumnya juga bersitegang dengan Trump karena video kontroversialnya. Ia menyatakan bahwa tentara boleh menolak “perintah ilegal”. Akibatnya, Pentagon kini tengah menyelidiki komentar Kelly tersebut.
Ketegangan Regional Memuncak
Operasi ini merupakan bagian dari kebijakan agresif Presiden Trump melawan “narko-teroris”. Trump telah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia dan armada militer lainnya ke Karibia.
Imbasnya, ketegangan regional meningkat tajam. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh Washington menggunakan isu narkoba sebagai dalih politik. Menurut Maduro, tujuan asli AS adalah memaksakan pergantian rezim di Caracas.
Kini, bola panas berada di tangan Kongres AS. Publik menanti apakah investigasi akan membuktikan adanya pelanggaran hukum perang atau sekadar prosedur militer yang agresif.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
