SAN FRANCISCO, POSNEWS.CO.ID – Langkah Sony menghentikan produksi kaset game PlayStation pada 2028 memicu gelombang kritik baru.
Kritik Keras Gerakan Stop Killing Games
Gerakan Stop Killing Games (SKG) menyampaikan pernyataan resmi hari ini.
Masyarakat menganggap keputusan Sony mempercepat era digitalisasi game.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, SKG melihat masalah hukum yang jauh lebih mendasar.
SKG menilai keputusan Sony menyentuh persoalan hak-hak konsumen.
Masalah utamanya bukan sekadar hilangnya media fisik kaset.
Penerbit game sering mengabaikan jaminan akses game digital pada masa depan.
Oleh karena itu, SKG menuntut kepastian hukum bagi para pembeli.
Hak Kepemilikan versus Lisensi Digital
SKG menyambut baik kemajuan teknologi distribusi digital.
Namun, penerbit wajib melindungi hak finansial para konsumen.
Konsumen mengeluarkan uang penuh untuk memboyong sebuah game.
Sayangnya, konsumen hanya mengantongi lisensi sewa sementara.
Penerbit bisa mencabut akses lisensi tersebut secara sepihak kapan saja.
Sebab, perubahan kebijakan atau penutupan layanan sering mematikan fungsi game.
Maka, SKG mendesak pemerintah merancang regulasi perlindungan konsumen yang ketat.
Regulasi harus mewajibkan pengembang menyediakan mode offline permanen.
Rekam Jejak Preservasi dan Masa Depan Industri
Gerakan ini mengawali aksinya pasca-penutupan server game The Crew pada 2024.
SKG memfokuskan perjuangan pada preservasi karya seni game digital.
Langkah Sony memperkuat urgensi perlindungan hak cipta konsumen saat ini.
Kini, perdebatan publik mengarah pada hak kepemilikan jangka panjang.
Pemain ingin memastikan akses game tetap aktif hingga sepuluh tahun mendatang.
Oleh sebab itu, SKG terus mengawal regulasi industri game global.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
