NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Peta geopolitik Amerika Latin berubah drastis dalam semalam. Pada hari Sabtu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali pemerintahan Venezuela. Pengumuman ini menyusul operasi militer kilat yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, yang kini ditahan di pangkalan militer New York.
Berbicara dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, Florida, Trump menegaskan posisi Washington tanpa basa-basi. “Kami akan menjalankan negara tersebut sampai kami bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujarnya.
Trump tidak memberikan batas waktu spesifik. Namun, ia memastikan bahwa tim khusus yang diawasi oleh pejabat senior, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, akan memegang kendali transisi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Operasi “Pinpoint” dan Motif Minyak
Para pejabat AS mengungkapkan bahwa agen intelijen telah memantau pergerakan Maduro secara rahasia sejak Agustus. Misi ini melibatkan perencanaan “pinpoint” selama berbulan-bulan. Militer AS sebenarnya sudah siap sejak awal Desember, namun Trump menunda eksekusi hingga cuaca dan kondisi lapangan benar-benar “selaras” empat hari lalu.
Di balik dalih operasi kontra-narkotika, analis melihat motif energi yang kental. Venezuela memegang cadangan minyak terbukti terbesar di dunia—lebih dari 300 miliar barel. Trump secara terbuka menyatakan bahwa AS akan mempertahankan kehadiran di sektor energi Venezuela dan mengizinkan perusahaan minyak AS mengambil alih infrastruktur di sana.
Doktrin Monroe Jilid II?
Para pakar menilai operasi ini bukan keputusan impulsif, melainkan kalkulasi strategis jangka panjang. Lin Hua, peneliti dari Chinese Academy of Social Sciences, menyebut ini sebagai penegasan kembali “Doktrin Monroe” secara paksa. Di bawah masa jabatan kedua Trump, Amerika Latin kembali menjadi prioritas strategis utama untuk mencegah pengaruh kekuatan eksternal seperti China dan Rusia.
Sementara itu, Cui Zhongzhou dari Southwest University of Science and Technology melihat dimensi politik domestik. Operasi ini memberi Trump “kemenangan” kebijakan luar negeri yang nyata menjelang pidato State of the Union, terutama setelah mediasi konflik Rusia-Ukraina yang macet.
Vakum Kekuasaan dan Ancaman Perang Saudara
Langkah berani ini memicu kekhawatiran global akan instabilitas. Mahkamah Agung Venezuela telah memerintahkan Wakil Presiden Delcy RodrĂguez untuk mengambil alih kursi kepresidenan. Namun, Washington tidak mengakui legitimasi pemerintahan Maduro maupun RodrĂguez.
Di Caracas, RodrĂguez mengadakan pertemuan darurat Dewan Pertahanan Nasional. Ia menuntut pembebasan segera Maduro dan menegaskan bahwa Venezuela “tidak akan pernah menjadi koloni kekuatan asing mana pun.”
PBB menyatakan kekhawatiran mendalam atas penggunaan kekuatan militer ini. Sementara itu, China dan pemimpin Eropa mendesak penghormatan terhadap hukum internasional, memperingatkan bahwa aksi sepihak terhadap negara berdaulat bisa memicu preseden berbahaya.
Jika AS gagal mengelola transisi ini dengan hati-hati, para ahli memperingatkan Venezuela bisa terjerumus ke dalam vakum kekuasaan yang memicu perang saudara, mengulangi mimpi buruk intervensi masa lalu di Irak dan Libya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
