PAGO PAGO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Amerika Serikat bersiap melelang perairan Samoa Amerika.
Langkah kontroversial ini bertujuan untuk penambangan laut dalam.
Keputusan sepihak tersebut memicu kecaman keras berbagai negara dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ambisi Eksploitasi Tambang Pemerintahan Trump
Pemerintah mengumumkan rencana lelang wilayah laut tersebut hari Jumat.
Lelang raksasa ini mencakup wilayah seluas 33 juta hektare.
Presiden Donald Trump terus mempercepat izin tambang laut dalam.
Langkah Trump mengabaikan protes dari para aktivis lingkungan global.
Kebijakan ini juga menabrak aturan Otoritas Dasar Laut PBB.
Sebelumnya, pemerintah AS selalu menghormati keputusan lembaga internasional tersebut.
Penolakan Global dan Kekhawatiran Dampak Ekologis
Lebih dari 43 negara menuntut moratorium tambang bawah laut.
Para ilmuwan mengkhawatirkan kerusakan ekosistem laut yang rapuh.
Aktivitas tambang menghasilkan kebisingan dan badai debu bawah air.
Namun, Amerika Serikat tetap mengincar tembaga serta seng.
Industri membutuhkan komoditas tersebut untuk baterai kendaraan listrik.
“China mendominasi pasokan mineral kritis dunia saat ini,” ujar Matt Giacona.
Giacona menjabat sebagai pimpinan Administrasi Mineral Kelautan AS.
Ia menilai dominasi China membahayakan sektor pertahanan Amerika.
Kemarahan Penduduk Lokal Samoa Amerika
Kelompok masyarakat Samoa Amerika melayangkan protes keras ke Washington.
Juru bicara komunitas Seumalu Elora Raymond menyuarakan kekecewaan warga.
Ia menuduh pemerintah mengabaikan suara penduduk asli Samoa Amerika.
“Kami menolak kehancuran lingkungan demi keuntungan korporasi semata,” tegas Raymond.
Pemerintah lokal Samoa Amerika melarang tambang di laut mereka.
Pengacara Earthjustice J.V. Langkilde mengecam keras kebijakan egois Trump.
Langkilde menilai Trump menjadikan Samoa Amerika kelinci percobaan industri.
Kedalaman Ekstrem dan Risiko Area Lindung
Biro Kelautan AS merilis laporan analisis dampak lingkungan wilayah lelang.
Area tambang memiliki kedalaman hingga 6.000 meter di bawah laut.
Lokasi proyek bertetangga dekat dengan Suaka Margasatwa Rose Atoll.
Biro Kelautan AS menawarkan opsi lima lisensi komersial awal.
Penerima lisensi wajib melakukan survei bio-fisika terlebih dahulu.
Biro Kelautan AS mengakui minimnya data keanekaragaman hayati laut dalam.
Amerika Serikat belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB.
Oleh karena itu, lembaga NOAA memegang kendali penuh perizinan.
Sistem baru memperbolehkan perusahaan mengajukan izin eksplorasi secara kilat.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
