TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Lampu kuning menyala di Nagatacho, pusat politik Jepang. Komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai potensi keterlibatan Jepang dalam “keadaan darurat Taiwan” telah memicu ketegangan baru dengan China. Namun, yang lebih mengkhawatirkan para pengamat bukanlah retorika itu sendiri, melainkan hilangnya suara-suara moderat di sekeliling sang pemimpin.
Para kritikus memperingatkan bahwa tanpa penyeimbang, kecenderungan garis keras Takaichi kini melaju tanpa hambatan. Situasi ini semakin pelik setelah mitra koalisi sentris dan para senior moderat di partainya perlahan menjauh.
Pecah Kongsi Bersejarah
Titik balik terjadi kurang dari seminggu setelah Takaichi memenangkan pemilihan presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 4 Oktober. Partai Komeito memutuskan mengakhiri aliansi 26 tahun mereka dengan LDP. Pemicunya adalah frustrasi atas respons LDP terhadap skandal dana politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hengkangnya Komeito bukan sekadar perubahan aritmatika parlemen. Partai ini, yang didukung oleh organisasi Buddha awam terbesar di Jepang, Soka Gakkai, selama ini berfungsi sebagai “jembatan emas” ke Beijing. China bahkan memuji mendiang Daisaku Ikeda, pendiri Komeito, atas perannya dalam normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Tanpa Komeito, saluran komunikasi belakang layar (backchannel) yang krusial itu kini terputus.
Bayang-bayang Shinzo Abe
Banyak pihak melabeli Takaichi sebagai pewaris ideologis mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang tewas dibunuh pada 2022. Takaichi memang mengagumi sikap tegas Abe dalam keamanan. Namun, seorang anggota parlemen oposisi menyoroti perbedaan krusial: Abe jauh lebih terampil membangun konsensus melalui dialog.
Saat hubungan Sino-Jepang memanas, Abe masih menunjuk Toshihiro Nikai, politisi yang dekat dengan China, sebagai orang nomor dua di partai. Abe juga mengandalkan Komeito sebagai penghubung ke Partai Komunis China. Sebaliknya, Takaichi dinilai “pro-Taiwan secara sepihak” dan tidak memiliki orang di lingkaran dalamnya yang berani menyuarakan pandangan berbeda.
“Dia tampaknya tidak mampu merumuskan kebijakan melalui komunikasi yang memadai,” ungkap seorang sumber pemerintah yang skeptis akan kemampuan Takaichi menangani masalah kompleks sehalus Abe.
Ekonomi dan Diplomasi yang “Miring”
Gaya kepemimpinan “solo” ini juga merembet ke kebijakan ekonomi. Takaichi memberikan pos kabinet kunci kepada loyalis yang mendukung belanja ekspansif, seraya menyingkirkan seruan disiplin fiskal. Karena koalisinya kini hanya memegang mayoritas tipis, ia terpaksa mencari dukungan dari Partai Demokrat untuk Rakyat, kekuatan oposisi yang lunak secara fiskal.
Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, sebelumnya memprediksi bahwa kepergian Komeito akan memberi LDP “keleluasaan lebih besar”. Namun, kebebasan ini berisiko menjadi bumerang. Keputusan kebijakan yang didorong semata-mata oleh pembantu sepemikiran dapat menghambat hubungan diplomatik yang terkalibrasi dengan hati-hati.
Kritik Pedas Oposisi
Langkah Takaichi yang tidak melarang pejabat senior LDP mengunjungi Taiwan—berbeda dengan pendekatan hati-hati Abe—telah membuat Beijing murka. Ichiro Ozawa, tokoh utama oposisi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, mengecam keras manuver tersebut.
“Apakah dia mencoba memperburuk situasi? Bisakah Perdana Menteri Takaichi benar-benar dipercaya untuk membuat penilaian yang masuk akal?” tanya Ozawa lewat media sosial, menuding Takaichi sedang “menyiramkan bensin ke dalam api”.
Di tengah memudarnya penahan internal dan meningkatnya ketegangan eksternal, Jepang kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya di bawah kendali pemimpin wanita pertamanya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: Kyodo
