TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengawali tahun politiknya dengan sinyal diplomatik yang lunak namun tegas. Pada hari Senin, ia kembali menegaskan keinginan Tokyo untuk berdialog dengan China. Pernyataan ini muncul di tengah hubungan bilateral yang masih membeku akibat komentarnya mengenai “darurat Taiwan” dua bulan lalu.
Takaichi menyampaikan prioritas pemerintahannya dalam konferensi pers pertamanya tahun ini. Sebelumnya, ia baru saja menyelesaikan kunjungan tradisional ke kuil Ise Jingu di prefektur Mie, sebuah ritual tahunan bagi setiap perdana menteri Jepang.
“Bangsa kami terbuka terhadap berbagai peluang dialog dengan China dan tidak pernah menutup pintu,” ujar Takaichi. Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci vital untuk mengatasi kekhawatiran dan tantangan di antara kedua raksasa Asia tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Memecah Kebekuan Pasca-Isu Taiwan
Hubungan Tokyo dan Beijing memanas sejak 7 November lalu. Kala itu, Takaichi menyarankan di parlemen bahwa serangan terhadap Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Pernyataan tersebut menyiratkan potensi pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mendukung Amerika Serikat jika Washington membela pulau demokratis itu.
China, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membelot, merespons dengan kemarahan. Beijing bahkan mengambil langkah ekonomi, seperti mengeluarkan peringatan perjalanan (travel advisory) yang berpotensi memukul sektor pariwisata Jepang. Faktanya, sejak menjabat pada Oktober, Takaichi baru bertemu Presiden Xi Jinping satu kali, tepat seminggu sebelum komentar kontroversialnya itu.
Sikap Hati-hati Soal Venezuela
Selain isu regional, Takaichi juga menyinggung gejolak global yang terjadi di Venezuela. Ia berjanji akan melakukan “upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi” pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh militer AS.
Namun, Takaichi memilih langkah aman. Ia menahan diri untuk tidak memberikan pandangan hukum mengenai operasi militer AS tersebut, yang kini memicu perdebatan legalitas di dalam dan luar negeri.
Ambisi Raksasa di Sektor AI
Di sektor ekonomi, Takaichi memasang target ambisius. Pemerintah Jepang membidik investasi gabungan swasta dan publik senilai lebih dari 50 triliun yen ($320 miliar) di sektor kecerdasan buatan (AI) selama beberapa tahun ke depan.
Pemerintah akan menggelontorkan bantuan publik lebih dari 10 triliun yen sebagai pemantik. Takaichi memperkirakan langkah ini akan menciptakan efek riak ekonomi (ripple effect) hingga sekitar 160 triliun yen.
Sementara itu, ia juga berjanji untuk menurunkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) secara stabil. Langkah ini tampaknya bertujuan menenangkan pasar yang khawatir bahwa kebijakan belanja fiskal agresifnya akan semakin melemahkan yen dan mendongkrak imbal hasil obligasi jangka panjang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
