JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pengacara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, memastikan kliennya akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (30/1/2026).
Pemanggilan ini langsung menyita perhatian publik karena menyeret nama besar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Meski berstatus tersangka, Mellisa menegaskan Yaqut hadir sebagai saksi untuk tersangka lain, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA), mantan staf khusus Menag.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya, hadir. Pak Yaqut diperiksa sebagai saksi untuk berkasnya Gus Alex,” ujar Mellisa saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (30/1/2026).
Lebih lanjut, Mellisa memastikan pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan penahanan. Pasalnya, penyidik memanggil Yaqut murni dalam kapasitas saksi.
“Tidak seperti itu (langsung ditahan). Pemanggilan hari ini sebagai saksi di perkara Gus Alex,” tegasnya.
Selain itu, Mellisa menegaskan kliennya tidak menyiapkan persiapan khusus dan hanya menyampaikan keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.
“Persiapan khusus tidak ada. Hanya memberikan keterangan sesuai yang diperlukan,” jelas Mellisa.
Sesuai jadwal, Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.
Kasus ini mencuat usai Kementerian Agama membagi tambahan kuota haji 20.000 jemaah tahun 2024 tidak sesuai ketentuan Undang-Undang.
Seharusnya, kuota haji dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, saat itu Kemenag justru membagi kuota tambahan secara rata 50:50, masing-masing 10.000 untuk reguler dan khusus.
Akibat kebijakan tersebut, muncul dugaan permainan jual-beli kuota haji khusus yang memungkinkan jemaah berangkat tanpa antre panjang, dengan syarat membayar uang pelicin kepada pihak tertentu.
Kasus ini terus bergulir dan menjadi sorotan tajam publik, seiring KPK mengusut aliran dana serta potensi kerugian negara dalam skandal kuota haji tersebut. (red)
Editor : Hadwan
