MUSCAT, POSNEWS.CO.ID – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, mengharapkan agar putaran baru perundingan dengan Amerika Serikat segera terlaksana. Ia menggambarkan pertemuan di Muscat pada hari Jumat sebagai awal yang positif, meskipun pembangunan kembali kepercayaan membutuhkan waktu lama.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada hari Sabtu, Araghchi menegaskan posisi keras Teheran terkait kedaulatan nuklir. Ia menyebut program pengayaan uranium sebagai “hak yang tidak dapat diganggu gugat” bagi bangsanya. Oleh karena itu, Iran menolak untuk menyerahkan program tersebut namun tetap membuka peluang bagi kesepakatan yang mampu menenangkan komunitas internasional.
Penolakan Isu Rudal dan Jabat Tangan “Singkat”
Selain masalah nuklir, Araghchi secara tegas menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membatasi program rudal balistik. Ia menyebut sistem rudal sebagai urusan pertahanan nasional yang bersifat defensif dan tidak pernah bisa dinegosiasikan. Menariknya, Araghchi mengonfirmasi adanya jabat tangan singkat antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di tengah format negosiasi yang bersifat tidak langsung.
“Meskipun negosiasi berlangsung tidak langsung, muncul kesempatan untuk berjabat tangan dengan delegasi Amerika,” ujar Araghchi. Pernyataan ini sekaligus meluruskan laporan sebelumnya mengenai adanya pertukaran dialog langsung di Muscat. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan utusan khusus AS Steve Witkoff, Araghchi segera bertolak ke Doha untuk menemui Perdana Menteri Qatar guna memperkuat dukungan regional.
Ancaman Tarif Trump dan Kunjungan Netanyahu
Di sisi lain, Presiden Donald Trump memberikan tekanan ekonomi baru dari dalam pesawat Air Force One. Ia menandatangani perintah eksekutif yang mengancam tarif tambahan bagi negara-negara yang terus berdagang dengan Iran. Trump menyebut tarif sebesar 25 persen sebagai contoh hukuman bagi importir produk atau layanan dari Iran.
“Iran tampak sangat ingin membuat kesepakatan,” kata Trump kepada wartawan di Mar-a-Lago. Ia menjadwalkan pertemuan lanjutan pada awal pekan depan untuk melihat peluang kesepakatan tersebut. Namun, eskalasi militer tetap membayangi meja perundingan. Kepala Staf Militer Iran, Abdolrahim Mousavi, memperingatkan bahwa setiap upaya memaksakan perang terhadap Iran akan menyebarkan konflik ke seluruh Timur Tengah.
Situasi diplomasi ini juga menarik perhatian serius dari pemerintah Israel. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana kunjungan ke Washington pada 11 Februari. Netanyahu ingin memastikan bahwa setiap kesepakatan baru harus mencakup pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan Iran terhadap kelompok militan sekutunya.
Dukungan dan Harapan dari Tetangga Regional
Negara-negara tetangga memberikan reaksi dukungan yang berhati-hati terhadap proses ini. Mesir dan Uni Emirat Arab menyambut baik pembicaraan di Muscat sebagai langkah konstruktif untuk deeskalasi kawasan. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, memuji peran Oman dalam menjembatani negosiasi yang rumit tersebut.
Senada dengan Mesir, Arab Saudi dan Qatar juga menyuarakan harapan agar jalur diplomatik ini membuka perdamaian jangka panjang. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, menekankan bahwa solusi diplomatik sangat penting bagi stabilitas kawasan. Hingga saat ini, dunia internasional tetap mengawasi apakah ancaman tarif Trump dan ketegasan nuklir Iran akan bermuara pada kesepakatan atau kebuntuan baru.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
