Skandal AI di Kanada: Pemerintah Panggil Pimpinan OpenAI Terkait Kegagalan Deteksi Dini Penembakan Massal

Selasa, 24 Februari 2026 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Etika teknologi di bawah pengawasan. Pemerintah Kanada menuntut akuntabilitas OpenAI setelah perusahaan tersebut gagal melaporkan aktivitas berbahaya pelaku pembantaian Tumbler Ridge sebelum tragedi pecah. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Etika teknologi di bawah pengawasan. Pemerintah Kanada menuntut akuntabilitas OpenAI setelah perusahaan tersebut gagal melaporkan aktivitas berbahaya pelaku pembantaian Tumbler Ridge sebelum tragedi pecah. Dok: Istimewa.

OTTAWA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Kanada mengambil tindakan tegas terhadap raksasa teknologi asal Amerika Serikat, OpenAI. Menteri Kecerdasan Buatan Kanada, Evan Solomon, secara resmi memanggil jajaran pimpinan senior perusahaan tersebut ke Ottawa pada hari Senin (23/2/2026).

Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan OpenAI tidak melaporkan aktivitas daring mencurigakan dari seorang individu yang kemudian melakukan aksi pembantaian. Oleh karena itu, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa ini akan fokus pada evaluasi total protokol keamanan dan tanggung jawab sosial perusahaan AI.

Kegagalan Deteksi Dini dan Pemblokiran Akun

OpenAI mengonfirmasi bahwa sistem pendeteksi penyalahgunaan mereka telah mengidentifikasi akun ChatGPT milik Jesse Van Rootselaar (18) pada Juni 2025. Van Rootselaar merupakan pelaku penembakan massal yang membunuh ibu, saudara laki-lakinya, serta enam orang lainnya di Tumbler Ridge Secondary School pada 10 Februari lalu.

Pihak perusahaan mengakui bahwa akun tersebut teridentifikasi melalui proses investigasi yang mencari penggunaan terkait aktivitas kekerasan. Namun demikian, OpenAI hanya melakukan pemblokiran akun tanpa memberikan informasi kepada pihak Kepolisian Kanada (RCMP) saat itu. Keputusan tersebut menuai kritik tajam karena dinilai membuang kesempatan untuk melakukan intervensi dini.

Baca Juga :  Cuaca Jabodetabek 22 November: BMKG Ingatkan Warga Hujan, Petir, dan Angin Kencang

Perdebatan “Ambang Batas” Pelaporan

Menteri Evan Solomon melabeli keputusan OpenAI sebagai tindakan yang “sangat mengganggu”. Menurutnya, perusahaan teknologi harus memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan potensi ancaman terhadap keselamatan publik secara tepat waktu.

Di sisi lain, OpenAI memberikan pembelaan bahwa mereka menggunakan “ambang batas yang sangat tinggi” dalam memutuskan keterlibatan penegak hukum. Perusahaan berargumen bahwa pada Juni 2025, penggunaan ChatGPT oleh Van Rootselaar tidak menunjukkan perencanaan serangan yang kredibel atau mendesak. “Pikiran kami menyertai semua pihak yang terdampak oleh tragedi Tumbler Ridge,” tulis OpenAI dalam pernyataan resminya. Mereka baru menghubungi RCMP secara proaktif setelah pembantaian terjadi guna mendukung penyelidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga :  Parlemen Perempuan Tuntut Starmer Tunjuk Deputi Wanita

Dampak bagi Regulasi AI dan Keamanan Nasional

Tragedi ini mengguncang masyarakat Kanada karena penembakan massal merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi di negara dengan hukum senjata yang ketat tersebut. Jesse Van Rootselaar, seorang wanita transgender dengan riwayat gangguan kesehatan mental, tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak yang ia timbulkan sendiri.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai tindak lanjut, Evan Solomon menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ottawa kini sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan pengesahan undang-undang baru untuk mengatur penggunaan dan tanggung jawab platform kecerdasan buatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa algoritma AI tidak hanya berfungsi sebagai alat produktivitas, tetapi juga sebagai garda depan yang mampu mencegah aksi kekerasan di masa depan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menata Ulang Norma Internasional di Era Digital
Skandal Epstein Guncang Inggris: Mantan Dubes Peter Mandelson Ditangkap Polisi
Guncangan Perdagangan Global: Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi Pasca-Kekalahan di Mahkamah Agung
Kecelakaan Bus Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari, Pengendara Luka
Polisi Tangkap Pria Ngaku Aparat Usai Aniaya 3 Pegawai SPBU Cipinang
Anak Pejabat Mamuju Tersangka Tabrak 2 Warga, Tak Ditahan karena Masih di Bawah Umur
Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata Penuh dan Tanpa Syarat
PINTAR BI 2026: Cara Mudah Tukar Uang Baru Jelang Ramadan dan Idulfitri

Berita Terkait

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:00 WIB

Menata Ulang Norma Internasional di Era Digital

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:39 WIB

Skandal Epstein Guncang Inggris: Mantan Dubes Peter Mandelson Ditangkap Polisi

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:30 WIB

Guncangan Perdagangan Global: Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi Pasca-Kekalahan di Mahkamah Agung

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:23 WIB

Kecelakaan Bus Transjakarta dan Ojol di Gunung Sahari, Pengendara Luka

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:03 WIB

Polisi Tangkap Pria Ngaku Aparat Usai Aniaya 3 Pegawai SPBU Cipinang

Berita Terbaru

Ilustrasi, Mendefinisikan ulang ruang siber. Melalui kacamata Konstruktivisme, persaingan teknologi AI dan siber bukan merupakan takdir konflik. Hal ini merupakan peluang untuk membangun norma baru yang kooperatif. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Menata Ulang Norma Internasional di Era Digital

Selasa, 24 Feb 2026 - 19:00 WIB