Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Diversifikasi pendapatan di era AI. Meta meluncurkan paket berlangganan berbayar Facebook Plus, Instagram Plus, dan WhatsApp Plus secara global guna mendanai belanja infrastruktur AI. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Diversifikasi pendapatan di era AI. Meta meluncurkan paket berlangganan berbayar Facebook Plus, Instagram Plus, dan WhatsApp Plus secara global guna mendanai belanja infrastruktur AI. Dok: Istimewa.

SYDNEY, POSNEWS.CO.ID – Hakim Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda sebesar A$650.000 kepada X Corp pada Kamis (7/5/2026). Perusahaan media sosial milik Elon Musk ini gagal memberikan data penting mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada regulator.

Selain itu, hakim Michael Wheelahan memerintahkan raksasa teknologi asal Texas tersebut untuk membayar biaya pengadilan Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, sebesar A$100.000. Perusahaan harus melunasi biaya tersebut dalam waktu 45 hari.

Akhir dari Sengketa Hukum Tiga Tahun

Putusan ini mengakhiri pertempuran hukum selama tiga tahun. Sebelumnya, X Corp sempat berargumen bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari otoritas eSafety.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian, pihak perusahaan mengakui pelanggaran terhadap Undang-Undang Keamanan Daring (Online Safety Act) Australia. Pengacara perusahaan, Christopher Tran, menjelaskan bahwa X Corp gagal menyediakan laporan lengkap. Laporan tersebut seharusnya menjawab pertanyaan transparan dari eSafety yang terbit pada 22 Februari 2023. Oleh karena itu, X Corp wajib memberikan jawaban tersebut paling lambat tanggal 29 Maret pada tahun itu.

Baca Juga :  UNESCO Laporkan Kerusakan Situs Warisan Dunia Akibat Perang Iran

Transisi Perusahaan dan Tanggung Jawab

Kuasa hukum X Corp, Perry Herzfeld, beralasan bahwa periode tersebut merupakan masa transisi bagi perusahaan. Ia merujuk pada momen saat Elon Musk mengambil alih operasional Twitter. Namun, pengacara eSafety menolak argumen tersebut.

“Jumlah denda ini cukup besar untuk memastikan X Corp tidak menganggap pelanggaran sebagai sekadar biaya operasional,” tegas Tran di ruang sidang. Dengan demikian, kedua belah pihak menyetujui besaran denda tersebut sebagai tindakan yang proporsional bagi perusahaan sebesar X Corp.

Mengapa Transparansi Sangat Penting?

Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, menekankan bahwa transparansi perusahaan teknologi menjadi syarat mutlak untuk melindungi publik. Ia menjelaskan bahwa upaya mereka bertujuan untuk memantau sejauh mana perusahaan raksasa mematuhi standar keselamatan daring.

Baca Juga :  Cuaca Jabodetabek Hari Ini Diguyur Hujan Ringan, Waspada Petir dan Angin Kencang

“Ini merupakan bagian kunci dari pekerjaan kami sebagai regulator,” ujar Inman Grant dalam pernyataan resminya. Selain itu, laporan tersebut memberikan informasi berharga bagi publik Australia mengenai langkah perusahaan dalam memberantas konten paling berbahaya di platform mereka.

Pesan Tegas bagi Raksasa Teknologi

Vonis ini memberikan sinyal tegas kepada seluruh perusahaan teknologi yang beroperasi di Australia. Singkatnya, pemerintah tidak akan menoleransi perusahaan yang mengabaikan regulasi keselamatan anak.

Dengan demikian, masyarakat kini memantau apakah denda ini akan mendorong X Corp untuk lebih kooperatif dalam menjaga ekosistem digital. Di tahun 2026 ini, setiap perusahaan teknologi harus memprioritaskan keamanan pengguna, terutama anak-anak, di atas segala kepentingan bisnis lainnya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB