Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Kepatuhan digital menjadi pertaruhan. Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda A$650.000 kepada X Corp karena gagal memberikan informasi mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada otoritas keamanan daring. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Kepatuhan digital menjadi pertaruhan. Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda A$650.000 kepada X Corp karena gagal memberikan informasi mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada otoritas keamanan daring. Dok: Istimewa.

SYDNEY, POSNEWS.CO.ID – Hakim Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda sebesar A$650.000 kepada X Corp pada Kamis (7/5/2026). Perusahaan media sosial milik Elon Musk ini gagal memberikan data penting mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada regulator.

Selain itu, hakim Michael Wheelahan memerintahkan raksasa teknologi asal Texas tersebut untuk membayar biaya pengadilan Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, sebesar A$100.000. Perusahaan harus melunasi biaya tersebut dalam waktu 45 hari.

Akhir dari Sengketa Hukum Tiga Tahun

Putusan ini mengakhiri pertempuran hukum selama tiga tahun. Sebelumnya, X Corp sempat berargumen bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari otoritas eSafety.

Kemudian, pihak perusahaan mengakui pelanggaran terhadap Undang-Undang Keamanan Daring (Online Safety Act) Australia. Pengacara perusahaan, Christopher Tran, menjelaskan bahwa X Corp gagal menyediakan laporan lengkap. Laporan tersebut seharusnya menjawab pertanyaan transparan dari eSafety yang terbit pada 22 Februari 2023. Oleh karena itu, X Corp wajib memberikan jawaban tersebut paling lambat tanggal 29 Maret pada tahun itu.

Baca Juga :  Jepang Siapkan Delegasi Bisnis ke Rusia guna Amankan Energi

Transisi Perusahaan dan Tanggung Jawab

Kuasa hukum X Corp, Perry Herzfeld, beralasan bahwa periode tersebut merupakan masa transisi bagi perusahaan. Ia merujuk pada momen saat Elon Musk mengambil alih operasional Twitter. Namun, pengacara eSafety menolak argumen tersebut.

“Jumlah denda ini cukup besar untuk memastikan X Corp tidak menganggap pelanggaran sebagai sekadar biaya operasional,” tegas Tran di ruang sidang. Dengan demikian, kedua belah pihak menyetujui besaran denda tersebut sebagai tindakan yang proporsional bagi perusahaan sebesar X Corp.

Mengapa Transparansi Sangat Penting?

Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, menekankan bahwa transparansi perusahaan teknologi menjadi syarat mutlak untuk melindungi publik. Ia menjelaskan bahwa upaya mereka bertujuan untuk memantau sejauh mana perusahaan raksasa mematuhi standar keselamatan daring.

Baca Juga :  AI Elon Musk Tersandung Skandal Pornografi Anak dan Deepfake

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini merupakan bagian kunci dari pekerjaan kami sebagai regulator,” ujar Inman Grant dalam pernyataan resminya. Selain itu, laporan tersebut memberikan informasi berharga bagi publik Australia mengenai langkah perusahaan dalam memberantas konten paling berbahaya di platform mereka.

Pesan Tegas bagi Raksasa Teknologi

Vonis ini memberikan sinyal tegas kepada seluruh perusahaan teknologi yang beroperasi di Australia. Singkatnya, pemerintah tidak akan menoleransi perusahaan yang mengabaikan regulasi keselamatan anak.

Dengan demikian, masyarakat kini memantau apakah denda ini akan mendorong X Corp untuk lebih kooperatif dalam menjaga ekosistem digital. Di tahun 2026 ini, setiap perusahaan teknologi harus memprioritaskan keamanan pengguna, terutama anak-anak, di atas segala kepentingan bisnis lainnya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejagung Musnahkan Jam Rolex KW Sitaan Koruptor Asabri Jimmy Sutopo
Densus 88 Soroti Ancaman Digital terhadap Anak, Literasi dan Deteksi Dini Diperkuat
Marinir AS Uji Sistem HIMARS untuk Deteksi Ancaman China
Pigai Kritik Media Dipenuhi Berita Negatif, Minta Jurnalis Lebih Objektif
Pramono Anung Warning Jual Beli Kartu Layanan Gratis, Pemprov DKI Siap Tindak Tegas
Prediksi Cuaca Jabodetabek Hari Ini: BMKG Waspadai Hujan, Petir, dan Angin Kencang
Rubio: Rangkul Sekutu NATO dan Cairkan Hubungan dengan India
Kasus Whip Pink Diperluas, Bareskrim Periksa Selebgram hingga Konsumen Ratusan Kali Beli

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB

Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:23 WIB

Kejagung Musnahkan Jam Rolex KW Sitaan Koruptor Asabri Jimmy Sutopo

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:01 WIB

Densus 88 Soroti Ancaman Digital terhadap Anak, Literasi dan Deteksi Dini Diperkuat

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:38 WIB

Marinir AS Uji Sistem HIMARS untuk Deteksi Ancaman China

Kamis, 21 Mei 2026 - 06:32 WIB

Pigai Kritik Media Dipenuhi Berita Negatif, Minta Jurnalis Lebih Objektif

Berita Terbaru

Ilustrasi, Kepatuhan digital menjadi pertaruhan. Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda A$650.000 kepada X Corp karena gagal memberikan informasi mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada otoritas keamanan daring. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB

Latihan tempur lintas negara. Korps Marinir Amerika Serikat dan pasukan Jepang melakukan uji coba peluncur roket HIMARS di kaki Gunung Fuji guna memperkuat pertahanan maritim terhadap potensi agresi di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Dok: (AP Photo/Hiro Komae)

INTERNASIONAL

Marinir AS Uji Sistem HIMARS untuk Deteksi Ancaman China

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:38 WIB